Nias Selatan, TRIBRATA TV
Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nias Selatan (Nisel) di Desa Hiliana’a Kecamatan Teluk Dalam senilai Rp48,5 miliar yang telah rampung menuai banyak protes.
Pasalnya bangunan yang dikerjakan PT. Maju Gemilang Mandiri, dan sebagai konsultan pengawas PT. Transima Citra Indo Consultant bermasalah, mulai dari masalah lokasi pertapakan,amdal, kualitas bangunan dan lainnya.
Anggota DPRD Nisel dari Fraksi Partai Berkarya, Aris Agustus Dachi di ruang kerjanya mengatakan bangunan RSUD Nisel tidak memenuhi standar pembangunan yang ada.
“Sesuai peninjauan kami beberapa hari lalu, bangunan tersebut kita temukan lantai dan dinding retak. Kami menduga kuat pembangunan rumah sakit tersebut asal jadi dan tidak berkualitas sesuai harapan masyarakat selama ini,diperkirakan tidak bertahan lama,” ujarnya, Senin (31/1/2022).
Apalagi melihat lokasi pertapakan tanahnya labil dan mudah bergeser.
Sementara mantan anggota DPRD Nisel Ikhtiar Telaumbanua menegaskan pembangunan rumah sakit tersebut mulai dari lokasi, masterplan atau perencanaan pembangunan gedung tersebut sudah sangat merugikan masyarakat.
Dengan tegas dia mengatakan lokasi pertapakan tidak strategis karena berada di kaki gunung yang cukup terjal.
Ikhtiar Telaumbanua bersama pegiat LSM yang langsung melihat gedung rumah sakit tersebut beberapa hari lalu cukup tercengang dan kaget melihat lokasi dan bangunan rumah sakit tersebut.
“Tanggul Penahan Tembok (TPT) telah roboh, dinding terlihat ada retak, plafon ada yang ambruk, serta di lantai keramik saat di pijak muncul air dari pori-pori keramik,” ungkapnya.
Sangat disayangkan jika gedung tersebut tidak akan lama bertahan, percuma anggaran besar kalau kualitasnya bobrok, tegasnya.
Ia mempertanyakan kemana anggota DPRD Nisel khususnya Komisi 2 yang membidangi pembangunan dan pengawasan.
“Untuk itu, saya Ikhtiar Telaumbanua mengajak tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aktivis Nisel mengawal proses pembangunan RSUD Nisel sampai tuntas dan selesai di tangan penegak hukum,” tandasnya.
Sedang Ketua Komisi 2 DPRD Nisel Asazatulo Giawa mengaku Komisi 2 tidak pernah ada pembahasan masalah Analis Dampak Lingkungan (Amdal) dan kelayakan pertapakan lokasi RSUD Nisel.
“Soal kelayakan bukan saya yang menilai itu,” katanya.
Dikatakannya, silahkan saja masyarakat mempertanyakan soal pembangunan RS karena hak masyarakat menyuarakannya.
“Kalau DPRD itu hanya melakukan rapat dan apa yang sudah diprogramkan itu yang perlu dibahas. Menyangkut soal Amdal sampai sekarang tidak tau saya itu,” jawab Asazatulo Giawa.
Kepala Dinas Kesehatan Nisel yang coba dikonfirmasi, Senin (31/1/2022) ternyata tidak berada di tempat. Demikian juga Ranueli Bulolo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pembangunan rumah sakit tersebut, ruangannya dalam keadaan pintu tergembok dari luar.
Seorang warga Kecamatan Fanayama, Ikhtiar Wau (58), sangat mengharapkan kepada pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas dan memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan pengawas, Tim PHO, terlebih pelaksana atau rekanan pembangunan gedung RSUD Nisel yang diduga bangunan tersebut sangat bobrok. (Fanema Bago)
