Sitaro, TRIBRATA TV
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus menunjukkan komitmennya dalam menangani warga terdampak bencana banjir bandang, meski status daerah kini telah memasuki masa transisi dari Darurat Bencana menuju pemulihan.
Dalam dialog khusus bersama Media Tribrata TV, Selasa (27/01/2026) di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Drs. Denny Kondoj, M.Si, memaparkan secara terbuka langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menangani pengungsi pascabencana.
Sekda menegaskan penanganan pengungsi bukan sekadar kewajiban moral, melainkan tanggung jawab konstitusional pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakatnya.
“Ada sekitar 60-an keluarga yang rumahnya hilang, rusak berat, hingga rusak sedang di sepanjang aliran banjir. Sesuai ketentuan, mereka tidak boleh lagi tinggal atau membangun rumah di lokasi yang sama,” jelas Denny Kondoj.
Larangan tersebut, menurutnya, bukan tanpa alasan. Ancaman bencana susulan menjadi pertimbangan utama agar warga tidak kembali tinggal di zona rawan yang membahayakan keselamatan jiwa.
Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mencarikan lokasi hunian baru yang lebih aman, sekaligus menyiapkan langkah-langkah relokasi secara terencana dan berkelanjutan.
“Pemerintah akan mengusahakan lahan khusus yang aman dari ancaman bencana. Ini sedang kami kaji secara teknis dan administratif,” ungkap Sekda.
Tidak hanya berhenti pada penyediaan lahan, Pemkab Sitaro juga membuka komunikasi intensif dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Kami bermohon kepada BNPB serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat membantu pembangunan rumah layak huni bagi warga yang terdampak,” ujarnya.
Sekda mengakui, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam membangun unit rumah baru bagi puluhan keluarga korban bencana.
“APBD kita sangat terbatas. Sementara pembangunan rumah membutuhkan biaya yang besar. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan,” katanya lugas.
Menanggapi pertanyaan mengenai warga yang memiliki lahan pribadi, Denny Kondoj menilai hal tersebut sebagai kabar baik yang dapat meringankan beban pemerintah daerah.
“Kalau mereka punya lahan sendiri dan aman untuk dibangun, tentu itu sangat membantu. Namun, bagi warga yang tidak memiliki lahan, pemerintah wajib mencarikan lokasi,” tegasnya.
Sambil menunggu pembangunan rumah permanen, Pemkab Sitaro memastikan bahwa warga tetap memiliki tempat tinggal sementara yang layak.
Skema Dana Tunggu Hunian (DTH) menjadi solusi transisi, di mana warga dapat menyewa rumah sementara sambil menunggu pembangunan hunian baru di lokasi aman.
“Yang penting mereka tidak terlantar. Negara harus hadir dalam masa sulit seperti ini,” ujar Sekda dengan nada penuh empati.
Saat ini, jumlah pengungsi di lokasi terpusat seperti museum dan beberapa gereja sudah jauh berkurang.
Sebagian warga memilih mengungsi secara mandiri, meski ada juga yang masih enggan kembali ke rumah akibat trauma psikologis pascabencana.
Pemerintah daerah, kata Denny, tetap memberikan pelayanan maksimal di masa transisi darurat pemulihan, termasuk penyediaan makanan, minuman, dan kebutuhan harian lainnya.
Stok bantuan dari relawan, donatur, pemerintah daerah lain, serta lembaga kemanusiaan masih terpantau mencukupi untuk menopang kebutuhan para penyintas.
“Kami terus memantau ketersediaan logistik. Syukurlah, stok bantuan masih cukup banyak,” katanya.
Sekda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para relawan yang hingga kini masih menyalurkan bantuan ke Kabupaten Kepulauan Sitaro.
“Walaupun kita sudah masuk masa transisi, bantuan yang terus mengalir ini sangat berguna, karena proses pemulihan bukan waktu yang singkat,” ungkapnya.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan hingga akhir tahun masih ada warga yang belum menempati rumah baru, sehingga pemerintah daerah wajib menjamin seluruh kebutuhan hidup mereka.
Dialog ini menegaskan bahwa masa transisi bukan berarti perhatian berkurang, melainkan fase penting untuk memastikan pemulihan yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sitaro. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
