Medan, TRIBRATA TV
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan Petisah, Selasa (29/10/2024).
Dikomandoi Ketua DPD LPM Kota Medan, H Rudi Suntari, para LPM tingkat kelurahan dan kecamatan meminta agar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Medan, Dra Edliyati MAP, mengurus beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan LPM.
Salah satunya, Rudi meminta Edliyati menghentikan kegiatan pengurus LPM yang lalu. Rudi melihat pengurus LPM sebelumnya masih membawa atribut LPM dalam melaksanakan kegiatan, tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang sekarang.
Rudi juga meminta agar Edliyati menginstruksikan para camat dan lurah untuk berkolaborasi bersama LPM dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.
“Meminta Kadis P3APMP2KB untuk memberikan instruksi kepada para camat agar segera berkolaborasi dengan LPM yang sesuai dengan legalitas,” terang Rudi.
Selain itu, Edliyati juga diminta untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait dana hibah sebesar Rp500 juta yang diberikan ke pengurus LPM sebelumnya. Sebab, Rudi menduga telah terjadi penyelewengan terhadap penggunaan dana tersebut.
“Meminta kepada Kajari Medan untuk mengusut tuntas penyalahgunaan dana hibah LPM dan dana kelurahan yang tidak melibatkan LPM dalam proses pelaksanaannya,” tuntutnya.
Selain tuntutan kepada Edliyati, massa yang menamakan diri sebagai “Solidaritas Bersama LPM Kota Medan” ini pun meminta kepada Plt Wali Kota Medan Aulia Rachman untuk mengevaluasi beberapa camat dan lurah yang dinilai enggan bekerja sama dengan LPM sehingga mengganggu kinerja LPM.
“Mereka antara lain, Medan Deli inisial IH, Medan Timur inisial NAP, Medan Tuntungan inisial BPAA, Medan Johor inisial AF, Medan Denai inisial TPS, Medan Kota inisial RIAL, Medan Belawan inisial YBPI, Sekcam Belawan Inisial YF, Camat Tembung Inisial MPR, Lurah Aur inisial RSP,Lurah Tegal Sari Mandala III, dan Sekcam Medan Perjuangan inisial FH,” terang Rudi dalam surat pernyataan sikap massa.
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
