Simalungun, TRIBRATA TV
Puluhan anggota Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun berunjuk rasa menuntut kenaikan upah Maujana Nagori di kantor DPRD, Selasa (23/1/2024).
Sapruddin Purba sebagai orator aksi dalam tuntutannya meminta DPRD merekomendasikan kepada Bupati agar meninjau ulang formula Alokasi Dana Nagori (ADN) dan dana bagi hasil yang bersumber dari dana perimbangan.
“Meminta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun memperjuangkan penambahan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Maujana Nagori yang lebih proporsional dalam pembahasan dan penetapan APBD Simalungun Tahun 2024,” kata Sapruddin.
Saat ini, sebanyak 2.744 Maujana Nagori di Simalungun menerima tunjangan sebesar Rp400 ribu setiap bulannya. Atas hal itu, Sapruddin meminta agar upah atau pun tunjangan BPD dinaikkan.
“Maujana merupakan tokoh masyarakat. Seharusnya kami memiliki hak untuk meningkatkan kapasitas melalui Bimtek. Namun hal itu belum pernah terjadi sampai sekarang,” tandasnya.
Selanjutnya, pengunjuk rasa juga meminta agar segera melaksanakan surat PABPDSI dengan nomor 14/12.08/PD.PABPDSI.SIM/IX/2023.
Sementara, Ketua PABPDSI Buyung Tanjung meminta kepada DPRD agar melakukan RDP dengan dinas terkait untuk membicarakan tuntutan yang disampaikan para pendemo.
“Karena DPRD bertugas untuk melakukan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) yang sampai saat ini belum dilaksanakan,” ungkapnya.
Buyung menyebut, hingga saat ini belum ada Peraturan Bupati (Perbup) terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagori (LPPN), sehingga Pangulu tidak pernah membuat LPPN.
“Karena tidak ada Perbup, pengangkatan dan pemberhentian Maujana Nagori menjadi suka-suka,” ucap Buyung.
Menurutnya, mekanisme pembentukan Maujana Nagori sangat penting agar tata kelola pemerintah nagori lebih baik dan benar.
“Negara kita ini adalah negara hukum dan bukan negara suka-suka, kami bekerja berdasarkan regulasi dan aturan, begitu juga berbicara oleh peraturan yang ada,” katanya.
Sebelum menggelar aksi di depan kantor DPRD Simalungun, para pendemo lebih dulu menyampaikan tuntutan di depan Kantor Bupati Simalungun.
Di lokasi, ratusan pendemo hadir dengan menggunakan ikat kepala bertuliskan ‘Maujana Nagori’ dan membawa spanduk tuntutan aksi. (MB srt)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
