Ketapang, TRIBRATA TV
Inspektorat Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat mencari biang kerok penyebab Pemda berhutang kepada kontraktor. Sepuluh dinas pengelola proyek mulai diaudit.
Kepala Inspektorat, Repalianto ditemui di kantornya mengatakan analisis kelengkapan dokumen atau review seluruh proyek sudah rampung pada Januari lalu. Secara administrasi tidak ada persoalan kendati ada catatan khusus.
“Review dokumen salah satu syarat pembayaran diantara banyak syarat lain sudah selesai, namun ada catatan khusus. Proses hari ini melakukan sesuai arahan Bupati,” kata Repalianto, Kamis (20/03/2025).
Menurutnya, saat ini proses penyelidikan mencari sumber persoalan sedang didalami,termasuk pihak bank.
“Proses hari ini, sampai selesai untuk mencari siapa yang salah, siapa yang terlibat. Kesalahan dimana, kelalaian dimana,” kata Repalianto.
Amatan di kantor Inspektorat, sejumlah PNS dari dinas PUPR dan Perkim LH pada Kamis pagi ini (20/03/2025) sedang berada di ruang kerja auditor Inspektorat secara terpisah.
Diketahui, Pemda berhutang pada rekanan swasta sekitar Rp17 miliar atas proyek APBD Perubahan 2024.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah terbit pada tanggal sekitaran 31 Desember 2024, belum melewati batas pembukuan.
Namun karena sistim di bank daerah yang memiliki batas waktu, jumlah SP2D itu belum dibayar.
“Bank memiliki mekanisme tersendiri batas waktu pencairan. Cut Off waktu oleh bank, tidak bisa mengcatrige SP2D yang dibayar pada hari itu, sehingga tersisalah 266 SP2D yang tidak terbayarkan oleh bank,” kata Donatus Franseda, kepala BPKAD, Rabu 12 Maret 2025.
Dia meluruskan info yang beredar soal angka dan jumlah utang Pemda Ketapang kepada kontraktor.
“Saya luruskan, 266 itu adalah lembar SP2D, tapi kalau keseluruhan paket itu seluruhnya 144 paket. 1 paket bisa ada 2 atau lebih SP2D. Jumlahnya sekitar 17 miliar lebih,” katanya.
Lebih lanjut Donatus bilang penyelesaian masalah ini memakai dua skema sesuai mekanisme peraturan yaitu pergeseran APBD dan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
“Ini kasus SP2D pertama kali gagal bayar. Langkah yang kita ambil adalah, teranggarkan dulu dalam APBD 2025. Bisa melalui perubahan APBD dan melalui Peraturan Kepala Daerah, mekanisme ini yang akan diambil, ” kata Donatus Franseda. (Asmun)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
