Pulau Haruku, TRIBRATA TV
Direktorat Binmas Polda Maluku di bawah pimpinan Kombes Pol Hujrah Soumena menggelar serangkaian pertemuan dengan tokoh masyarakat Negeri Kabauw, Kailolo, dan Rohomony untuk mencari solusi bersama atas konflik berkepanjangan di Pulau Haruku.
Rangkaian pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog awal di Manise Hotel Ambon pada 13 September 2025, pukul 10.46–12.37 WIT. Pertemuan tersebut melibatkan Dirbinmas Polda Maluku, tokoh masyarakat Negeri Kailolo dan Kabauw yang berdomisili di Ambon, serta anggota Polri asal Negeri Kailolo. Hasilnya, disepakati komitmen mencari solusi damai serta pendirian Pos Emarina sebagai simbol rekonsiliasi.
Kombes Pol Hujrah Soumena hadir bersama rombongan, termasuk Kapolsek Pulau Haruku Iptu Bobby Dethan, personil Polda Maluku Ipda Hasna Tuanany, Aipda Guntur Tuanany, serta sejumlah tokoh kepolisian lain. Sepanjang kunjungan, Dirbinmas mendapat pengawalan dari ajudan, namun tetap tampil humanis dan menyatu dengan masyarakat.
Pertemuan di Negeri Kabauw
Pertemuan pertama berlangsung di Rumah Raja (Kades) Negeri Kabauw. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Negeri Kabauw, Kepala Pemuda Bambang Sella, serta 13 tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Kombes Pol Hujrah Soumena menegaskan rencana pendirian pos keamanan permanen di perbatasan, tepatnya di kawasan dermaga ferry samping jalan utama.
“Pos ini akan dinamakan Baileo Emarina (Rumah Damai) dan ditempati perwakilan masyarakat dari tiga negeri, yakni Kailolo, Kabauw, dan Rohomony, masing-masing 10 orang. Tujuannya agar ada gerak cepat dalam mencegah konflik,” jelasnya.
Namun masyarakat Kabauw juga menyampaikan berbagai catatan. Mereka menilai aparat perlu lebih serius menangani kasus narkoba di Pulau Haruku, mengupayakan pemberdayaan pemuda melalui sarana pertanian, serta meminta agar korban konflik yang meninggal dunia mendapat perhatian Pemprov Maluku berupa beasiswa bagi anak-anak yang ditinggalkan.
Pertemuan di Negeri Kailolo
Usai dari Kabauw, rombongan Dirbinmas menuju Negeri Kailolo. Kehadiran Kombes Pol Hujrah Soumena sekaligus memenuhi undangan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mata Rumah Marasabessy Puti Iman, yang dikenal dengan tradisi “manian lilin”.
Setelah itu, pertemuan berlanjut di salah satu rumah warga di dalam negeri. Hadir dalam pertemuan ini Raja Negeri Kailolo Haji Ali Ohorella, Sekretaris Negeri Kailolo, Ketua Saniri Negeri Kailolo Abdul Hamid Usemahu, tokoh masyarakat Hapiz Tuasamu dan Abdullah Marasabessy, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas.
Dalam dialog, masyarakat Kailolo menyinggung soal lemahnya penanganan kasus penganiayaan terhadap warga Kailolo pada 1 April lalu, yang dinilai berpotensi memperpanjang konflik.
Raja Negeri Kailolo menambahkan, jika pos hanya melibatkan perwakilan tiga negeri (Kailolo, Kabauw, Rohomony), maka potensi kerentanan masih ada. Karena itu, ia mengusulkan agar forum melibatkan lima negeri, yakni Kailolo, Kabauw, Rohomony, Pelauw, dan Hulaliuw, dengan masing-masing diwakili lima orang.
Usulan ini pada dasarnya diterima oleh Dirbinmas, yang menekankan bahwa pos tersebut bukan pos polisi, melainkan pos keterwakilan masyarakat demi menjaga keseimbangan dan solidaritas.
Pertemuan di Negeri Rohomony
Agenda kemudian dilanjutkan ke Negeri Rohomony, tepatnya di rumah tokoh masyarakat Jamal Sangadji. Dirbinmas kembali menegaskan bahwa pos permanen akan dibangun sebagai wujud komitmen bersama menjaga keamanan di Pulau Haruku.
Di hadapan pemuda Rohomony, Kombes Pol Hujrah Soumena berpesan agar negeri tersebut tetap mengambil posisi netral, menjadi contoh bagi negeri lain, dan menunjukkan bahwa konflik hanya mempersempit ruang interaksi sosial serta mengerdilkan generasi.
Dalam suasana penuh kekeluargaan, para tokoh juga mengusulkan agar dibentuk forum lima raja Negeri Hatuhaha sebagai wadah memperkuat ikatan Pela Gandong dan merawat kedamaian. Usulan ini disambut baik oleh Dirbinmas.
Konflik Lintas Wilayah dan Komitmen Kapolda
Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Hujrah Soumena juga menyinggung bahwa konflik serupa tidak hanya terjadi di Pulau Haruku, tetapi masih kerap muncul di sejumlah wilayah Maluku lain, seperti Kecamatan Salahutu, Leihitu, hingga Seram Utara.
“Hal ini sangat kami sesalkan, mengingat Maluku adalah tanah yang kaya budaya, termasuk nilai luhur pela gandong. Kapolda Maluku sangat serius menyelesaikan konflik ini, karena beliau memahami betul bahwa budaya pela gandong adalah warisan yang harus dijaga,” tegasnya.
Pertemuan maraton di tiga negeri berakhir pada pukul 19.00 WIT. Rombongan kemudian bertolak kembali ke Ambon melalui Pelabuhan Wairiang, Negeri Kailolo.
Langkah konkret berupa pembangunan Baileo Emarina dan gagasan pembentukan forum lima raja disambut positif oleh masyarakat maupun pemerintah negeri setempat, sebagai ikhtiar bersama menciptakan keamanan dan ketertiban di Pulau Haruku dan Maluku secara umum. (M Marasabessy)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
