Takalar, TRIBRATA TV
Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi yang dikelola oleh Kelompok Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) “To’dosila Baru” di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, kini menuai sorotan tajam dari publik pada Rabu (15/07/2026).
Sorotan tersebut mencuat setelah adanya fakta bahwa Ketua Kelompok P3A penerima manfaat program tersebut dirangkap oleh seorang oknum Kepala Dusun aktif.
Informasi yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan bahwa pekerjaan fisik ini berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, tepatnya di Daerah Irigasi setempat.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Ketua Kelompok To’dosila Baru berinisial Us. Namun, sang istri yang memberikan jawaban membenarkan status suaminya tersebut. Ia mengiyakan bahwa suaminya memang menjabat sebagai Kepala Dusun sekaligus Ketua Kelompok P3A.
Saat dipertanyakan mengenai proses pengerjaannya, ia menjelaskan bahwa proyek fisik irigasi tersebut sudah berjalan selama kurang lebih tiga minggu.
Praktik rangkap jabatan ini dinilai mencederai asas transparansi, keterbukaan informasi publik, serta semangat pemberdayaan masyarakat tani murni yang menjadi ruh utama dari program P3-TGAI.
Tindakan oknum Kepala Dusun ini juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 51, perangkat desa secara tegas dilarang untuk menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, serta membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
Sebagai aparatur pemerintah desa, Kepala Dusun seharusnya berfungsi sebagai pengawas dan pelayan publik, bukan justru ikut mengelola anggaran swakelola secara langsung. Hal ini rawan memicu benturan kepentingan (conflict of interest) serta memperlemah fungsi kontrol sosial di masyarakat.
Kepala Desa Lantang, Hamza Dg Tompo, yang dikonfirmasi terkait status bawahannya tersebut, membenarkan informasi yang beredar. “Iya benar, dia Kepala Dusun To’dosila. Mengenai adanya P3A yang dia kerjakan, itu juga benar,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak pihak BBWS Pompengan Jeneberang dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) terkait untuk segera mengevaluasi dan meninjau ulang struktur kepengurusan Kelompok P3A To’dosila Baru demi tegaknya aturan yang berlaku. (Johanas Del)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
