Sitaro, TRIBRATA TV
Kunjungan tiga pejabat tinggi negara ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menghadirkan secercah harapan di tengah luka akibat bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, turun langsung meninjau kondisi permukiman warga pada Jumat (10/4/2026).
Kehadiran mereka bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap daerah kepulauan yang terdampak bencana.
Banjir bandang yang menerjang Sitaro beberapa waktu lalu meninggalkan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama pada sektor permukiman.
Banyak rumah warga mengalami kerusakan berat, bahkan tak sedikit yang sudah tidak layak dihuni lagi.
Dalam suasana penuh empati, Menteri PKP menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan melalui program renovasi rumah tidak layak huni.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 1.000 unit rumah di Kabupaten Sitaro pada tahun 2026.
“Tahun ini Pak Presiden memberikan bantuan 1.000 unit rumah untuk direnovasi di Kabupaten Sitaro,” ujar Maruarar dengan tegas.
Tak hanya renovasi, beberapa rumah dengan kondisi sangat memprihatinkan bahkan akan dibangun ulang dari nol.
Di Kelurahan Bebali, misalnya, ditemukan rumah warga yang tidak memiliki pondasi dan atapnya sudah bocor.
“Untuk rumah seperti ini, tidak cukup direnovasi, tetapi harus dibangun kembali agar benar-benar layak dihuni,” tambahnya.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas hunian masyarakat.
Lebih jauh, program ini juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
Menteri PKP mengungkapkan bahwa pelaksanaan program akan melibatkan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal.
“Mulai Rabu (15/4/2026), proses bedah rumah akan dimulai dengan melibatkan tukang dari masyarakat sekitar,” jelasnya.
Dengan demikian, program ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melihat program ini sebagai simbol kehadiran negara.
Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
“Ini adalah bentuk keadilan sosial, bahwa negara hadir hingga ke wilayah terluar seperti Sitaro,” ujarnya.
Menurut Tito, semangat nasionalisme harus diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya data dalam pelaksanaan program.
Ia memastikan bahwa bantuan akan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami menggunakan data yang akurat agar program ini tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal,” jelas Amalia.
Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Selain memperbaiki kualitas hunian, program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Hal ini terlihat dari pelibatan tenaga kerja lokal dalam setiap tahapan pembangunan.
Secara tidak langsung, program ini menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat lokal.
Kabupaten Sitaro sendiri merupakan wilayah strategis yang berada di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Filipina.
Oleh karena itu, pembangunan di wilayah ini memiliki nilai penting, baik dari sisi kesejahteraan masyarakat maupun aspek kedaulatan negara.
Kunjungan para pejabat tinggi ini pun memberikan semangat baru bagi masyarakat yang terdampak.
Di tengah keterbatasan, harapan mulai tumbuh seiring dengan komitmen nyata pemerintah.
Bagi warga Sitaro, program ini bukan sekadar bantuan, tetapi simbol kepedulian dan keberpihakan negara.
Dari puing-puing akibat bencana, kini perlahan bangkit sebuah harapan baru menuju kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
