Sitaro, TRIBRATA TV
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro kembali menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Jumat (11/4/2025), Wakil Bupati Heronimus Makainas, SE memimpin langsung Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup Heronimus didampingi sejumlah pejabat penting, antara lain Asisten Administrasi Umum Sekda dr. Semuel E. Raule, M.Kes, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Ir. Novia Tamaka, serta Inspektur Daerah Ironers Sikome, SE, CGAA, CGCAE, CFrA. Mereka bersama-sama menyambut kedatangan tim BPK sebagai bentuk keterbukaan dan kesiapan atas pemeriksaan laporan keuangan daerah.
Wabup Heronimus menegaskan pentingnya momen Entry Meeting ini sebagai pintu awal untuk membangun komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah daerah dan BPK. “Kita ingin segala proses pemeriksaan berjalan lancar, objektif, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Heronimus dalam sambutannya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Ironers Sikome menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh dokumen dan data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. “Kami siap bekerja sama dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka,” ucap Ironers dengan penuh keyakinan.
Tim BPK RI Perwakilan Sulut menyambut baik keterbukaan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Sitaro. Menurut mereka, sinergi seperti inilah yang menjadi kunci keberhasilan proses audit yang independen dan berintegritas.
Asisten Administrasi Umum, dr. Semuel Raule, menambahkan bahwa Entry Meeting bukan sekadar formalitas, melainkan ruang strategis untuk menyamakan persepsi terkait peran masing-masing pihak. “Tujuan akhir kita adalah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Ir. Novia Tamaka juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung proses pemeriksaan. “Semua OPD harus proaktif dan kooperatif agar hasil audit ini bisa menjadi acuan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Dengan dimulainya proses pemeriksaan BPK, masyarakat diharapkan dapat terus memantau dan mendukung transparansi anggaran di Kabupaten Sitaro. Pemerintah pun berjanji untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan bersama. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
