Jakarta, TRIBRATA TV
Buku “Exit Strategy Polemik Migran Indonesia” yang ditulis mantan Dirjen Imigrasi, Irjen Pol.Purn Ronny Sompie
banyak membahas mengenai peliknya masalah yang menimpa para calon dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kurang waspadanya para calon PMI menyebabkan maraknya modus operandi penipuan dengan mengatasnamakan jasa penyalur pekerja untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya,” kata Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof.Dr.H.Faisal Santiago, SH.MH dalam bedah buku “Exit Strategy Polemik Migran Indonesia yang digelae di Ruang Prof.Dr.H.Basir Barthos Gedung D Lantai 1 Universitas Borobudur Gorontalo pada Selasa (29/11/2022) lalu.
Menurutnya banyak ditemukan PMI yang sudah bekerja namun ternyata mereka masuk melalui jalur ilegal sehingga tidak terdaftar. “Akibatnya akan menyusahkan mereka dalam mengurus izin tinggal dan mereka dianggap sebagai orang-orang gelap yang kapanpun bisa dideportasi,” tegasnya.
Hal ini dikatakannya dari pengalaman yang pernah diemban Dr Ronny Sompie sebagai Dirjen imigrasi Republik Indonesia.
Dijelaskan korelasi dalam buku ini menjabarkan problematika juga perlindungan PMI yang diantaranya membahas tentang kebijakan dalam mempekerjakan PMI Indonesia di 3 benua yaitu Asia, Eropa dan Amerika.
Buku yang diterbitkan PT Kaya Ilmu Bermanfaat ini tujuannya agar bisa mendapatkan pengalaman penting dari para PMI yang berada di luar negeri dalam menempatkan diri juga dalam menghadapi segala macam persoalan.
Hadir juga sebagai pemateri Rektor Universitas Borobudur, Prof.Ir. Bambang Bernanthos, MSc, Kepala Badan Perlindungan Pekeja Migran Indonesia, Benny Rhamdani, Presiden KAI, Adv.Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto.SH.MH.CLA., CIL.,CLI.CRA., Staf Ahli Kementrian Hukum dan HAM, Dr.Lucky Agung Binarto,S.H.C.N, MH, dan Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Menkumham Gorontalo, Andry Indrady, Amd.Im, Grad.Dipl.PA, MPA, Ph.D.
Buku ini juga memberikan solusi dalam memperkuat perlindungan hukum PMI yaitu dengan adanya Digitalisasi Basis Data yang didukung koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam mencegah PMI non prosedural. (ferry)
