Labuhanbatu, TRIBRATA TV
Temuan BPK, Dinas PUPR Labuhanbatu Diduga sarangnya koruptor. Pasalnya banyak pekerjaan yang kurang volume, sehingga negara dirugikan miliaran rupiah.
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak, pertanggungjawaban,
pemeriksaan fisik di lapangan, dan pengujian kualitas pekerjaan di Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, diketahui terdapat kekurangan volume dan kualitas atas 14 paket pekerjaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp2.621.187.096,32.
Hal ini diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor.79/LHP/XVIII.MDN /12/2022, tanggal 30 Desember 2022 terdiri dari :
1.Kekurangan Volume dan kualitas pekerjaan Peningkatan Jalan Aek Buru -Batu Tunggal (Batas Kab. Labura) Kec. Bilah Barat sebesar Rp151.259.962,30
2.Kekurangan volume pekerjaan Pemeliharaan Periodik Ruas Jalan Padang Matinggi – Suka Makmur Kecamatan Rantau Utara sebesar Rp177.327.496,75.
3.Kekurangan volume dan penurunan kualitas pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Protokol Tanjung Harapan Dusun Simpang III – Dusun Panca Arga II Kecamatan Pangkatan sebesar Rp257.840.887,56
4.Kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan sebesar Rp50.922.510,56
5.Kekurangan volume Pekerjaan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan sebesar Rp71.680.966,42
6.Kekurangan volume dan penurunan kualitas pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Kampung Syukur Desa Kampung Baru Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat sebesar Rp287.752.598,90
7.Kekurangan volume pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sri II Desa Pematang Seleng KecamatN Bilah Hulu sebesar Rp59.840.232,91
8.Kekurangan volume Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan sebesar Rp19.571.709,46
9.Kekurangan volume dan kualitas pekerjaaan Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Rivaldi, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan sebesar Rp226.417.213,09.
10.Kekurangan volume dan kualitas pekerjaaan Peningkatan Jalan Dusun Padang Rapuan – Dusun Kampung Baru Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat sebesar Rp397.055.851,69
11.Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat – Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir sebesar Rp910.761.889,45
12.Kekurangan volume pekerjaan Pemeliharaan Periodik Ruas Jalan Sei Rakyat – Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah sebesar Rp7.725.023,48
13.Kekurangan volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Aek Balamingke sebesar Rp1.904.586,83
14.Kekurangan volume pekerjaan Perkuatan Tebing di Dusun Jambean sebesar Rp1.126.166,92
Penyedia barang dan jasa pemerintah yang diidentifikasi sebagai pelaksana pekerjaan kurang volume tersebut yakni konstruksi jalan yang memiliki hasil uji diluar batas toleransi sesuai job mixed formula (JMF) dan spesifikasi kontrak.
Apabila perbaikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka Kepala Dinas PUPR memproses dan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp1.335.661.660,98 yang terdiri dari :
1.CV Prd sebesar Rp100.065.456,80 (Rp59.552.502,60 +Rp40.512.954,20)
2.CV SJA sebesar Rp562.522.805,84 (Rp201.091.294,08 +Rp40.047.465,38 + Rp68.481.896,63 + Rp252.902.149,75);
3.CV EBK sebesar Rp223.853.280,54
4.CV RP sebesar Rp292.525.717,40
5.CV PC sebesar Rp156.694.400,40
Penyedia barang dan jasa pemerintah yang diidentifikasi tidak mengembalikan kelebihan pembayaran akibat kurang volume terdiri dari :
a) CV PM sebesar Rp151.259.962,30;
b) CV Prd sebesar Rp137.102.272,86 (Rp117.774.994,15 + Rp19.327.278,71);
c) CV SJA sebesar Rp105.674.157,60 (Rp56.749.593,48 + Rp10.875.045,18 + Rp3.199.069,79 + Rp34.850.449,15);
d) CV BA sebesar Rp19.571.709,46;
e) CV EBK sebesar Rp2.563.932,55;
f) CV RP sebesar Rp104.530.134,29;
g) CV BJA sebesar Rp3.030.753,75 (Rp1.904.586,83 + Rp1.126.166,92)
Penyedia barang yang teridentifikasi memberikan potensi kelebihan pembayaran pada termin pembayaran berikutnya sebesar Rp761.792.512,53 yang terdiri dari:
a) CV PC sebesar Rp754.067.489,05; dan
b) CV DT sebesar Rp7.725.023,48.
Ratama Saragih, pengamat kebijakan publik dan anggaran memberikan pendapatnya bahwa kurang volume yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak itu modus yang sudah lama terjadi dan menjadi tradisi bagi penyedia jasa dan barang pemerintah.
Masalahnya ada konsultan pengawas, inspektur sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tupoksinya mengawasi jalannya pekerjaan, namun tetap saja ditemukan kurang volume pekerjaan yang nilainya fantastis diluar ambang batas toleransi, seakan sudah diatur sedemikian rupa, kata Ratama lagi.
Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan kepolisian) harus responsif dan tanggap, tidak menunggu laporan, jemput bola supaya jangan ada tradisi ambil keuntungan lewat mengurangi volume pekerjaan tutup konsultan publik media ini. (red)
