Raja Ampat, TRIBRATA TV
Komunitas masyarakat hukum adat suku Matbat Misool/Batan Mee,Raja Ampat, Papua Barat dengan tegas menolak prosesi pelantikan kepala suku Matlouw di Kampung Fafanlap Distrik Misool Selatan yang direncanakan akan digelar pada hari ini, Senin 20 September 2021.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Abidin Macap, salah seorang pemuda Misool yang berasal dari masyarakat hukum adat suku Matbat kepada media ini melalui via pesan WhatsApp, Minggu (19/9/2021) dini hari.
“Dengan tegas kami masyarakat suku Matbat menolak acara pelantikan tersebut,”ucap Abidin Macap.
Menurut dia, ini bukan persoalan kelembagaan semata akan tetapi prosesi seperti ini merupakan pergumulan adat yang memiliki nilai kearifan budaya dan makna akan suatu peradaban masyarakat hukum adat di wilayah tertentu, yakni masyarakat hukum adat suku Matbat di Misool/Batan Mee.
Abidin menilai, acara prosesi pelantikan kepala suku Matlou itu merupakan sesuatu sangat memalukan dan tidak mendasar, karena tidak pernah melibatkan suku Matbat yang notabene adalah suku asli Misool/ Batan Mee.
Prosesi pelantikan kepala suku Matlouw tersebut dinilai sarat akan kepentingan individu dan kelompok tertentu, sebab prosesi itu juga didorong oleh pihak lain yang notabene bukan orang Misool.
“Yang lebih memprihatinkan lagi, seorang ketua dewan adat wilayah lain yang tidak paham dan mengerti tentang peradaban orang Matbat dengan seenaknya melantik suku Matlouw?,” tegas Abidin.
Yang lebih memprihatinkan lagi, seorang ketua dewan adat wilayah lain yang tidak paham dan mengerti tentang peradaban orang/suku Matbat dengan seenaknya melantik kepala suku Matlouw? Sejak kapan ada suku Matlouw? Dari mana peradaban suku Matlouw? Dari dahulu kala munculnya peradaban masyarakat adat sampai sekarang tidak pernah ada suku Matlou dalam sejarah peradaban masyarakat hukum adat suku Matbat di Misool/Batan Mee.
“Matlouw itu artinya orang luar/ manusia dari luar, kok bisa jadi kepala suku di wilayah yang ada suku aslinya? Belajar sejarah peradaban masyarakat adat dimana? Memalukan sekali.
Dalam pemahaman nilai-nilai budaya adat istiadat secara sosio antropologis, tidak pernah ada cerita orang luar datang dan mengatur budaya orang pribumi atau suku asli dalam suatu peradaban masyarakat hukum adat, jelas Abidin.
Perlu belajar dan memahami sejarah dengan baik jangan asal bicara dan melakukan aksi. Acara tersebut sangat bertentangan dengan nilai kearifan budaya lokal yang hidup sampai dengan saat ini khususnya masyarakat hukum adat suku Matbat di Misool/Batan Mee, Raja Ampat.
“Muatannya apa kegiatan seperti itu? Tentu harus diperjelas? Menggunakan institusi/kelembagaan adat apa? Perlu diketahui secara jelas bahwa suku Matbat merupakan suku asli di wilayah Misool/Batan Mee,” imbuhnya.
Kata Abidin, terkait suku Matlou,tidak ada sejarah apapun soal eksistensi suku tersebut (Matlou) di wilayah Misool Raya. Ironisnya lagi,yang melantik kepala suku Matlou adalah orang yang berasal dari suku lain.
Bagi Abidin,ini adalah cerita omong kosong yang sengaja dipertontonkan.
Kaitannya dengan pelantikan tersebut, Abidin menilai, sangat tidak edukatif dan tidak mencerahkan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat di wilayah Raja Ampat secara umum.
Ia juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah Raja Ampat, Lembaga DPRD agar lebih memperhatikan cara-cara kerja ilegal yang tidak mendasar, sebagaimana kegiatan prosesi pelantikan Suku Matlou ini yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat adat secara umum.
Prosesi pelantikan Suku Matlou di Misool tersebut,lanjut Abidin, merupakan hal yang sangat memalukan dan akan menjadi preseden buruk dalam tatanan masyarakat adat yang memiliki nilai kearifan lokal dan prinsip kebudayaan yang menaunginya.
Perlu dicatat, yang menginisiasi kegiatan tersebut sangat tidak paham tentang sejarah peradaban suka Matbat di Misool/Batan Mee alias kerja ‘ngawur, tidak mendasar dan tidak ada nilai kepantasan maupun tidak memiliki legitimasi kuat secara adat dan nilai-nilai budaya lokal.
Ditegaskannya tidak ada suku Matlou di Missol/Batan Mee, yang ada adalah Suku Matbat yang memiliki sejarah dan nilai peradaban tinggi. “Jangan bikin gerakan yang tidak berfaedah dan memalukan dalam menata rumah besar masyarakat hukum adat di wilayah Raja Ampat,” tegasnya dalam pesan WhatsAppnya. (Macap)
