Labuhanbatu, TRIBRATA TV
Masyarakat Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, bersama mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berunjukrasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu meminta agar PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) ditutup, Kamis (15/09/2022).
Demo ini untuk menagih janji Komisi I DPRD yang beberapa waktu lalu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), berjanji menghentikan operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. PPSP.
Salam orasinya, Muhammad Q Rudi, Kordinator Aksi menyampaikan sampai saat ini PT PPSP masih beroperasi dan mengeluarkan minyak CPO produksi pabrik tersebut.
“Tuntutannya sangat sederhana kami minta agar pabrik PPSP ditutup karena tidak mengantongi beberapa izin dan melanggar sejumlah regulasi yang ada. Saat ini kami sedang melakukan gugatan Class Action di pengadilan, dan selama itu juga seharusnya segala aktivitas pabrik tersebut seharusnya tidak diperbolehkan”, ucapnya
Ketua DPC GMNI Labuhanbatu, Hamdani Hasibuan menyampaikan seharusnya pabrik PT. PPSP tidak beroperasi dan tidak boleh melakukan segala aktivitas didalamnya karena masih dalam sengketa.
“Pabrik tersebut sedang dalam status quo atas gugatan Class Action yang dilakukan oleh masyarakat Pulo Padang, sehingga segala aktivitas didalamnya seharusnya dihentikan karena bertentangan dengan hukum,” jelasnya.
“Kami mendesak DPRD Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan rekomendasi penutupan dan melarang aktivitas pabrik melalui pihak keamanan di Labuhanbatu”, tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Juraidah Harahap dan beberapa anggota dewan lainnya menjumpai massa aksi dan mendengarkan langsung tuntutan massa aksi di luar gedung DPRD Labuhanbatu.
Setelah sempat bersitegang dengan massa aksi, Juraidah akhirnya menyampaikan PKS PT. PPSP tidak beroperasi lagi.
“Pabrik kelapa sawit PT. PPSP tersebut sudah tidak beroperasi lagi, pihak pabrik hanya memanaskan mesin,” tuturnya.
Juraidah juga menambahkan jika memang pabrik tersebut masih beroperasi, maka dalam waktu dekat pihak kembali melakukan RDP dengan instansi terkait. “Jika memang ada kesalahan fatal pada pabrik tersebut akan langsung kita segel,” tegasnya. (Doni Syahputra)
