Buru, TRIBRATA TV
Puluhan Desa di Kabupaten Buru Maluku dikabarkan sudah 6 bulan lamanya belum menerima gaji melalui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023.
Kabar tersebut datang dari sejumlah sumber yang mengatakan bahwa selama 6 bulan ini, gaji pemdes di puluhan Desa Kabupaten Buru belum terbayarkan.
“Kami sudah mengajukan permohonan permintaan dana (ADD) tahun 2023 namun sudah 6 bulan belum ada kabar kapan pencairan dana ADD untuk membayar gaji Pemdes dari pemerintah Daerah setempat”, ujar sumber, Senin (12/6/2023).
Sejauh ini, tidak ada masalah dalam pengajuan permohonan permintaan alokasi Dana Desa untuk pembayaran gaji pemerintahan Desa (Pemdes) yang telah disampaikan.
“Sementara itu, untuk surat perintah pencairan dana (SP2D) hingga kini kita belum mendapatkan SP2D, lalu sampai kapan gaji Pemerintahan Desa bisah diterima”, keluh sumber.
Padahal gaji itu, satu satunya gaji yang menghidupkan rumah tangga Pemerintahan Desa, sedangkan saat ini, semua bawahan mengelu, kita mau ngomong apa, jelas sumber.
Hal sedemikian rupa sering dikeluhkan Pemerintah Desa akibat keterlambatan penerimaan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para Pemerintah Desa.
Persolan senada itu, dilansir dari Suarah Com, telah disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Surta Wijaya dalam pembukaan silaturahmi nasional di Jakarta, Selasa (29/3/2022) lalu kepada Presiden Joko Widodo.
Aspirasi yang disampaikan Surta Wijaya Ketum APDESI tersebut terkait penerimaan gaji Kepala Desa. Presiden Jokowi menanggapi pada saat itu, dan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan gaji Kepala Desa rutin dibayar setiap bulan. (Malik)
