Madina, TRIBRATA TV
Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution hadir dalam balutan pakaian adat Mandailing atau Ampu di musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara pada Senin, 5 Mei 2025.
Musrenbang ini berlangsung selama sepekan hari kerja, Senin-Jumat (4-9/05/2025), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Para kepala daerah, termasuk Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya, dan kepala OPD di lingkungam Pemprovsu terlihat juga mengenakan pakaian adat.
Sesuai susunan acara, musrenbang ini dihadiri pejabat teras dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan Kementerian Pariwisata.
Pantauan di lokasi, Bupati Saipullah hadir sekitar pukul 08.48 WIB didampingi Asisten I Sahnan Pasaribu dan Asisten II Ahmad Meinul Lubis. Tiba di kantor gubernur, dia masuk ke longue untuk bergabung dengan kepala daerah dari kabupaten/kota lain yang ada di Sumut.
Dalam Musrenbang itu, Guburnur Bobby kembali menegaskan agar setiap OPD benar-benar mematuhi kebijakan efisiensi anggaran. Sebab, dia mendapati masih banyak anggaran tak masuk akal.
“Untuk OPD jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi. Tusuk gigi, busi racing, ada busi racing, di Dinas apa ya pak? Dinas Sosial,” kata dia.
Sebelumnya, Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Agus Fatoni mengatakan forum ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menjaring aspirasi pembangunan dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.
Sementara itu, salah satu agenda penting lain dalam musrenbang ini adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumatera Urara Muhammad Bobby Afif Nasution dengan empat lembaga lain.
Keempat lembaga dan isi pokok Mou itu adalah Badan Pusat Statistik dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Kepolisian Daerah Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restroratif di Provinsi Sumatera Utara.
Kemudian, dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif di Provinsi Sumatera Utara, dan Administrator KEK Sei Mangkei, PT. Kawasan Industri Nusantara (KINRA) serta BPJS Ketenagakerjaan tentang Pengelolaan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Tahun 2025–2026.
Usai mengikuti pembukaan musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Bupati Saipullah dijadwalkan bertolak ke Jakarta untuk mengikuti agenda lain di ibu kota negara. (Ismed Harahap)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
