Labura, TRIBRATA TV
DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD H. Ali Tambunan dengan Pemkab Labura, terkait penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) di Aula Sidang Paripurna DPRD Labura, Selasa (2/6/2020).
Pada RDP tersebut, Ali Tambunan meminta data yang akurat pada Sekdakab Labura, yang ditanggapi Plt Kadis Sosial.
Plt Kadis Sosial Jhon Ferry dalam paparannya mengatakan, Bansos telah dibagikan melalui kantor pos dan bank. Penerima BST dari Kementerian berkisar 14 ribu lebih kepala keluarga. Penerima BST per KK Rp600 ribu selama 3 bulan yakni bulan April, Mei dan Juni 2020.
“Surat penerima BST ditandatangani bupati, data yang diaploud sebanyak 27 ribu KK lebih, namun untuk saat ini menerima BST sebanyak 14 ribu lebih,” kata Jhon Ferry.
Untuk memenuhi kebutuhan BST kita mengirim kembali surat ke Kemensos RI dan surat ditandatangani pak Sekda dalam bentuk soft copy.
“Ada perbedaan penerima Bansos bentuk sembako dari propinsi dengan kemasan karton dan kabupaten kemasan plastik”, tambah Jhon Fery.
Sementara, Sekdakab Labura Habibuddin Siregar mengatakan dalam satu tahun diminta data masyarakat miskin sebanyak dua kali, dan mengakui kesalahan tersebut. Data diperoleh berpatokan pada kepala dusun, lingkungan desa atau kelurahan.
Mendengar penjelasan Plt Kadis Sosial, Ketua DPRD mengatakan data yang disebutkan Plt. Kadis Sosial dianggap tidak akurat, bahkan berkali kali diminta dari tahun 2014 tidak pernah diserahkan ke DPRD Labura.
“Kalian sebutkan data masyarakat miskin yang tidak benar, jangan kalian berbohong soal data itu. Dari tahun 2014 DPRD minta data kurang mampu, tapi sampai saat ini data tidak ada. Jangan kalian pikir saya bodoh, jangan kalian macam macam soal data masyarakat miskin”, tegas Ali Tambunan dengan nada tinggi.
Ali berharap pemberian Bansos jangan dipolitisi, jangan pilih kasih, kasihan masyarakat. Kami minta DTKS penerima Bansos yang akurat, kita yang memikirkan semua untuk bantuan masyarakat di Kabupaten Labura.
Diakhir RDP, Ali Tambunan meminta data-data penerima Bansos harus diberikan secepatnya. Kami meragukan data penerima Bansos tak tepar sasaran, pilih kasih, justru itu kami undang RDP untuk memperjelas supaya masyarakat tidak bertanya- tanya.(erwin sipahutar)
