Sibolga, TRIBRATA TV
Kota Sibolga menjadi salah satu daerah yang disorot Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, karena masuk dalam kategori indeks kerawanan pemilu yang tinggi di seluruh Indonesia.
Hal ini diungkap Kapolres Sibolga, AKBP Triyadi kepada wartawan di Markas Korem 023/KS pada Jumat (4/12/2020).
Atas kondisi tersebut, Kapolri akan menempatkan 1 kompi personel Brimob di Kota Sibolga menjelang Pilkada 9 Desember 2020.
Triyadi mengimbau kepada seluruh elit politik untuk berperan aktif menciptakan keamanan dan kondusifitas dalam melaksanakan Pilkada Kota Sibolga.
“Jangan sampai ada yang sindir menyindir atau jelek menjelekan diantara paslon yang satu dengan yang lain. Kalau pun ada permasalahan, silakan disampaikan ke Bawaslu dan lalui jalur hukum yang ada sesuai mekanismenya. Jangan menjadi hakim sendiri dalam sesuatu masalah. Jadi kalau ada tindak pidana, Bawaslu akan ajukan ke Gakkumdu,” terang Triyadi.
Ia juga mengingatkan kepada masyarakat supaya jangan ada yang coba-coba atau berniat ingin membuat kerusuhan di Pilkada Sibolga menjelang penghitungan suara mulai dari TPS hingga ke KPU.
“Kami tidak ada toleransi terhadap pelaku kerusuhan, karena ini perintah langsung dari Kapolri. Ingat! Kita ini sudah disorot langsung oleh Bapak Kapolri, karena indeks kerawanan daerah kita termasuk tinggi di Indonesia,” sebut Triyadi.
Menurut Triyadi, berdasarkan hasil pemetaan tingkat kerawanan, titik daerah rawan diantaranya, Kelurahan Aek Muara Pinang dan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, di wilayah perbatasan atau biasa disebut “Jalur Gaza”.
“Di sana nanti akan ditempatkan personel Brimob dari satuan Ton Tindak, bukan Kompi PHH lagi. Jadi jika terjadi sesuatu, mereka yang akan bertindak dibantu TNI,” katanya.
Pengamanan Pilkada Sibolga juga didukung 1 pleton personel Polres Tapteng, ditambah 250 personel TNI BKO dari Kodim 0211/TT dan 200 personel Polres Sibolga.
Sedangkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik, TNI dan Polri sudah mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menyambangi para tokoh, khususnya pendukung paslon.
Triyadi menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang, pihaknya sudah melakukan langkah, strategi dan berkoordinasi dengan Bawaslu.
“Saya harap money politik itu jangan terjadilah. Masyarakat sekarang harus cerdas, jangan mau diterima. Kita pun tegas juga terhadap masalah money politik ini,” kata Triyadi menambahkan.
Saya berharap agar masyarakat lebih cerdas. Masyarakat harus jauh dari money politik dan bijak dalam bertindak, ujarnya. (Martinus Zebua)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
