Keerom, TRIBRATA TV
Dewan adat suku di Kabupaten Keerom Provinsi Papua minta Presiden memberikan ijin pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di kabupaten itu.
Permintaan itu mengingat luasnya wilayah Kabupaten Keerom yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini. Pembangunan sulit dilakukan secara merata di daerah-daerah terpencil.
Hal itu dikatakan Kepala Dewan Adat Suku Lima Distrik, Isak Yunam kepada TRIBRATA TV Online disela-sela audensi Tim Kerja Pemekaran Daerah Otonom Baru （DOB）dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Keerom, Selasa（3/8/2021).
Menurutnya kondisi infrastruktur jalan, jembatan, jaringan telekomunikasih, listrik, pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat masih jauh dari harapan.
“Hal ini mendorong masyarakat di wilayah I Keerom yang mendiami lima distrik yakni distrik Yaffi, Senggi, Web, Kesnar, dan Towe agar dimekarkan menjadi kabupaten baru,” ujarnya.
Sebelumnya masyarakat sempat menolak Otsus Jilid II baru-baru ini, namun melalui negosiasi beberapa tokoh intelektual dan tokoh adat, akhirnya masyarakat menerima Otsus Jilid II.
“Kami sudah menerima Otsus Jilid II namun kami minta aspirasi kami mendirikan Kabupaten Yaffi diterima pemerintah pusat,” katanya lagi.
Dikatakannya wilayah Yaffi butuh pembangunan yang merata seperti di Distrik Arso dan Skanto karena di wilayah ini pembangunan belum ada, jalan rusak bahkan tidak memiliki akses jalan darat ke beberapa kampung, tidak ada listrik dan tidak memiliki jaringan komunikasi.
Isak Yunam minta pemerataan pembangunan di segala aspek haruslah nampak, jangan sebagian dibangun sebagian dibiarkan.
“Saya minta kepada Dirjen Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri, bahkan Bapak Presiden RI tolong lihat kami, kami mau pemekaran Kabupaten Yaffi, kami inilah pengawal tugu perbatasan antar negara, mengawal keutuhan NKRI di wilayah perbatasan,” katanya.（Nabar）
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
