Buru, TRIBRATA TV
Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa kabupaten Buru, Maluku keluhkan soal anggaran alokasi dana Desa (ADD) triwulan 4 tahun 2022 yang tak kunjung dicairkan Pemda Buru untuk pembayaran gaji Pemdes dan BPD.
Sejumlah sumber terpercaya yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengaku anggaran ADD triwulan 4 tahun 2022 tidak ada kendala sebab semua pengajuan sudah disampaikan untuk permintaan pencairan dana triwulan 4 namun hingga saat ini belum dicairkan.
“Kita sudah melakukan pengajuan dana triwulan 4 sebelum tanggal 15 Desember 2022, jadi tidak ada kendala dari desa, kendalanya ada di keuangan daerah, sedangkan untuk SP2D belum ada dari bagian keuangan untuk melakukan pencairan dana triwulan 4 tahun 2022 “, ungkap sumber, Jumat (24/2/2023).
Menurut sumber faktor ini, sangat mempengaruhi kinerja pemdes dan BPD karena sudah habis masa waktu tahun anggaran 2022, seharus gaji tersebut sudah diberikan pada tahun 2022 karena gaji itu untuk menunjang kebutuhan hidup Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehari-hari
“Kami meminta kepada Pemerintah Daerah agar segera melakukan mencairkan ADD tahap akhir tahun anggaran 2022 untuk membayar insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes),” minta sumber.
Sumber menjelaskan mengenai anggaran yang belum dicairkan oleh Pemda Buru, pihaknya sering kali kita didatangi RT, RW, Limas dan lainnya untuk menanyakan gaji mereka selama 4 bulan yang belum dibayar dari ADD triwulan 4 anggaran tahun 2022. (Malik)
