Penulis: Rauf Ariga
APBD semestinya menjadi instrumen pemerataan: uang rakyat kembali ke rakyat dalam wujud layanan publik, pembangunan, dan program yang mengurangi beban hidup.
Namun di banyak daerah, yang tampak justru wajah lama: anggaran belanja barang tersedot untuk membeli kenyamanan pejabat. Ironi itu kembali terjadi. Saat rakyat di bawah berjibaku menghadapi harga sembako melambung, sawah gagal panen, dan peluang kerja kian sempit, pemerintah daerah justru menganggarkan mobil dinas baru berharga miliaran rupiah.
Tak sulit membayangkan pemandangan kontras itu. Di satu sisi, warga antre minyak goreng murah, mengencangkan ikat pinggang karena daya beli merosot. Di sisi lain, mobil sport utility vehicle (SUV) terbaru meluncur mulus di jalan kabupaten, lengkap dengan pelat merah, dinaiki sang pejabat yang seakan terlepas dari problem tanah airnya.
Fenomena ini bukan cerita baru. Data Kementerian Dalam Negeri beberapa tahun terakhir menunjukkan, belanja aparatur masih menyedot porsi lebih dari 30 persen APBD. Di dalamnya, belanja barang—termasuk kendaraan dinas— menjadi pos yang sulit ditekan. Alih-alih menjadi lokomotif pembangunan, APBD kerap berubah jadi arena legitimasi kemewahan birokrasi.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apa urgensinya mengganti mobil dinas ketika kondisi lama masih layak pakai? Apakah pelayanan publik akan meningkat dengan suspensi empuk dan jok kulit asli? Atau sekadar simbol prestise untuk menjaga jarak dengan rakyat yang diwakilinya?
Publik paham, ada alasan klasik yang biasanya diucapkan pejabat. Mobil lama dianggap sering rusak, biaya perawatan mahal, atau sudah melewati umur ekonomis. Tapi alasan itu lebih sering terdengar sebagai pembenaran ketimbang kebutuhan nyata. Bukankah lebih masuk akal mengutamakan perbaikan jalan desa, irigasi pertanian, atau beasiswa anak miskin ketimbang membeli mobil mewah?
Di tengah situasi ekonomi yang serba sulit, kebijakan semacam ini justru mengirim pesan buruk: pemerintah lebih sibuk memanjakan diri daripada meringankan penderitaan rakyat. Kepercayaan publik terhadap institusi kian terkikis ketika simbol-simbol kesenjangan dipertontonkan secara vulgar. Mobil dinas baru seharga miliaran rupiah sama artinya dengan menampar wajah warga yang rumahnya bocor tapi tak tersentuh bantuan sosial.
Jika ditelisik lebih jauh, fenomena belanja mobil mewah juga berkait erat dengan politik anggaran. Tak jarang, pos belanja ini lolos begitu saja dalam rapat Badan Anggaran DPRD. Legislator yang semestinya menjadi corong rakyat justru ikut menikmati jatah fasilitas, sehingga tak ada oposisi yang sungguh-sungguh mengoreksi. Dengan demikian, praktik ini bukan sekadar soal gaya hidup pejabat, tapi juga bagian dari kompromi politik yang menutup mata terhadap kepentingan publik.
Ironi ini semakin terasa karena daerah-daerah yang menganggarkan mobil mewah justru masih bergelut dengan angka kemiskinan tinggi. Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan, banyak kabupaten dengan rasio gini melebar justru mengalokasikan anggaran jumbo untuk belanja aparatur. Jurang antara elite dan rakyat makin nyata: kursi empuk dan AC dingin di ruang rapat kontras dengan nasi aking di meja makan rakyat miskin.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, pemerintah daerah harus berani menggeser paradigma belanja dari kemewahan simbolik ke arah substansi pelayanan. Pemimpin sejati diukur dari keberanian memotong anggaran seremonial, bukan menambah armada kendaraan. Kedua, peran pengawasan DPRK harus diperkuat.
Masyarakat berhak menuntut transparansi: berapa harga mobil, siapa penyedianya, dan mengapa dipilih. Ketiga, publik perlu terus bersuara. Media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil mesti memperbesar sorotan agar kebijakan yang tidak berpihak ini tak berulang.
Kita belajar dari beberapa kepala daerah progresif yang menolak mobil dinas baru dan justru menggunakan kendaraan pribadi. Tindakan simbolis itu memberi pesan kuat: pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa. Bayangkan jika sikap serupa diadopsi secara luas—berapa banyak anggaran yang bisa dialihkan untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan rusak, atau menutup biaya berobat warga miskin?
APBK sejatinya adalah cermin prioritas. Ketika ia digunakan untuk membeli mobil mewah, maka prioritas sesungguhnya bukan rakyat, melainkan gengsi penguasa. Karena itu, wajar bila masyarakat mempertanyakan arah kepemimpinan semacam ini. Apakah pejabat terpilih datang untuk melayani, atau sekadar menambah koleksi kendaraan?
Pada akhirnya, mobil dinas baru memang bisa melaju kencang di jalan-jalan kota. Namun ia tak akan mampu menutupi kenyataan: perut rakyat tetap keroncongan, dompet tetap tipis, dan janji kesejahteraan tinggal retorika.
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
