Banyuwangi, TRIBRATA TV
Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) menghadiri agenda penting di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) yakni Penandatanganan Kerjasama Program Strategis Skala Nasional tindak Lanjut Percepatan Transformasi Digital Penyelenggaraan Aktivasi Sistem Keamanan Data Indeks Kinerja Perkembangan Desa Presisi di Provinsi Jawa Timur, Selasa (25/11/2025).
Kerjasama ini menjadi tonggak penting dalam mendorong tata kelola data desa yang lebih aman, presisi, dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan desa yang berbasis digital.
Pada kesempatan tersebut, PABPDSI Jawa Timur mendapat kepercayaan untuk Menahkodai Pilot Operasionalisasi, Delivery, dan Aktivasi Alat Kerja bagi 7.721 desa di Jawa Timur, sebagai langkah strategis mempercepat implementasi transformasi digital perkembangan kemajuan desa.
Acara ini bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-5 PABPDSI, yang semakin memperkuat momentum kebersamaan dan komitmen organisasi dalam membangun desa menuju era digital.
Peringatan HUT ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya digitalisasi dan peningkatan kapasitas desa di seluruh wilayah Jawa Timur.
Dalam momentum bersejarah ini, Menko Pangan, Zulkifli Hasan memberikan dukungan penuh kepada PABPDSI.
Zulhas juga berkomitmen mengawal usulan PABPDSI terkait, Tunjangan Anggota BPD minimal Rp2 juta, serta biaya Operasional BPD sebesar 3% dari Dana Desa.
“Mari kita terus panjatkan dukungan dan doa agar perjuangan ini dapat terwujud demi peningkatan kesejahteraan dan kinerja BPD di seluruh Indonesia,” imbuhnya
Ketua PABPDSI Jawa Timur Oetomo Sapto Amien mengatakan, dengan kolaborasi bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta DBMWork Indonesia, Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara dijadikan Piloting Project Provinsi terdepan dalam implementasi desa presisi dan percepatan transformasi digital tata kelola pemerintahan desa. (Irawan)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
