Medan, TRIBRATA TV
Dewan Perwakilan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara menolak keras rencana pemerintah mengimpor beras pada bulan April mendatang. Impor akan menyebabkan harga jual beras menurun dikalangan petani.
“Kebijakan melakukan impor beras merupakan keputusan keliru, karena akan sangat merugikan petani. Kami dengan tegas menolak kebijakan tersebut,: ungkap Ketua DPD GMNi Sumatera Utara Paulus P. Gulo, SH kepada awak media, Jumat (26/3/2021).
Dijelaskannya, provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan produsen gabah ketujuh di Indonesia, dengan luas lahan 413.141 hektar dapat menghasilkan gabah sebanyak 2.078.901 ton GKG atau setara dengan 1.192.665 ton beras. Data BPS, total panen GKG Januari-April 2020 di Sumut yakni sebesar 847 ribu ton. Sementara angka perkiraan atau prognosa Januari-April 2021 sebesar 954 ribu ton.
Di Sumatera Utara terdapat beberapa kabupaten penghasil gabah (padi dan beras) terbanyak antara lain Deli Serdang, Serdang Bedagai, Toba, Tapanuli Utara, Langkat dan Kepulauan Nias.
Menilik data proyeksi Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait produksi beras nasional akan surplus pada 2021. Adapun BPS menyebut potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.
Paulus juga menyinggung konsep Tri Sakti yang digaungkan pemerintah sejak periode awal Presiden Jokowi. Dimana, salah satu poinnya adalah berdikari dibidang ekonomi.
“Saya dengar, rekofungsi APBN tahun 2021 diperuntukkan untuk pemberdayaan. Bukankah banyak lahan tidur yang sudah ditanami lagi? Jadinya aneh kan ketika ada kebijakan impor,” tanyanya.
Diketahui dalam beberapa minggu terakhir, banyak petani di berbagai daerah mengeluhkan ketersediaan bibit dan pestisida untuk mendukung produktivitas pertanian khususnya sawah. Namun GMNI menilai bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar melakukan impor dengan dalil kekurangan beras.
“Persoalan yang dihadapi petani akhir-akhir ini tidak dapat digeneralisasi bahwa kita kekurangan beras. Harusnya petani sawah terus disokong! Jangan malah dimatikan dengan kebijakan keliru seperti ini,” kata Paulus dengan nada berapi-api.
Paulus mengatakan GMNI akan selalu membela kaum petani yang mereka sebut “kaum marhaen”.
“Kami akan melakukan perlawanan ketika kaum tani, nelayan dan buruh dicekik dengan kebijakan yang keliru. Itulah tugas utama kami yang dititipkan Bung Karno,” kata Paulus. (Harapan Sagala)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
