Ambon, TRIBRATA TV
Upaya menjaga keamanan dan mempererat tali persaudaraan di Pulau Haruku terus digalakkan. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto melalui Direktorat Binmas bersama perwakilan masyarakat lima negeri Hatuhaha sepakat mendirikan Pos/Baileo Emarina di perbatasan Negeri Kailolo dan Negeri Kabauw.
Kesepakatan ini berawal dari pertemuan di Hotel Manise Ambon pada 13 September 2025, ketika Kapolda Maluku menginstruksikan agar pertikaian antarwarga diselesaikan secara bijak melalui pendekatan hukum, adat, dan budaya Pela Gandong.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Dirbinmas Polda Maluku Kombes Pol. Hujra Soumena melakukan konsolidasi langsung ke negeri-negeri yang berkonflik, hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama terkait pendirian Pos Emarina sebagai simbol perdamaian.
“Instruksi Bapak Kapolda jelas, bahwa konflik harus ditangani secara komprehensif. Penegakan hukum tetap berjalan, namun solusi sosial-budaya juga harus menjadi prioritas karena Maluku dikenal dengan budaya Pela Gandong. Upaya penyelesaian konflik Kabauw dan Kailolo ini akan menjadi contoh atau role model dalam menciptakan situasi keamanan di Maluku,” tegas Dirbinmas Polda Maluku mewakili Kapolda.
Pertemuan pemantapan pembangunan Pos Emarina dilaksanakan di ruang Dirbinmas Polda Maluku pada Kamis (25/09/2025) pukul 15.13 WIT. Hadir dalam forum tersebut Sekretaris Negeri Pelauw bersama staf mewakili Raja Pelauw, Sekretaris Negeri Kailolo, Saniri Negeri Kailolo dan tokoh masyarakat Negeri Kailolo, Raja Negeri Hulaliuw, serta pejabat lainnya. Turut hadir Ipda Hasna Tuanany yang ikut menyaksikan jalannya forum.
Di tengah forum, Dirbinmas menegaskan keseriusan Kapolda Maluku.
“Kapolda sangat serius dan menginginkan agar konflik ini diselesaikan dengan berbagai pendekatan sehingga situasi Maluku kembali aman, tertib, dan nyaman. Bahkan pengalaman saya di beberapa tempat yang berkonflik, termasuk kampung saya Negeri Lima, yang kebetulan memiliki hubungan Pela Gandong dengan negeri yang berkonflik tersebut, membuat saya percaya bahwa melalui pendekatan Pela Gandong kita bisa berkomunikasi secara sosial dalam rangka mendamaikan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan upaya penyelesaian konflik harus dilakukan sesuai tatanan adat Hatuhaha, karena sejatinya negeri-negeri yang berkonflik berasal dari satu rahim. “Entah nanti bagaimana metode atau prosesi adatnya, itu tergantung pada adat istiadat Hatuhaha. Kalau memang dibutuhkan kehadiran saya, maka saya siap datang,” ujarnya.
Ia menekankan Upulatu Hulaliuw perlu berkoordinasi dengan Majelis Latu Patti, sebab penyelesaian konflik harus melalui forum adat agar menyentuh nilai-nilai leluhur.
Sekretaris Negeri Pelauw menegaskan pentingnya peran adat dalam menyelesaikan konflik.
“Saya sepakat bila upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan metode adat istiadat Hatuhaha, karena generasi saat ini hampir lupa dengan adat istiadat, apalagi ketika terjadinya konflik. Banyak generasi muda yang bahkan tidak tahu dan tidak paham. Karena itu mari kita jembatani dan kembalikan budaya Hatuhaha,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Saniri Negeri Kailolo Abdul Hamid Usemahu mengusulkan agar Pos Emarina juga difungsikan untuk mengamankan kawasan sekolah SMP dan SMA di sekitar lokasi, karena itu merupakan aspirasi dari para guru.
Menurutnya, jika pos benar dibangun di lahan hibah keluarga Haji At Marasabessy – sebagaimana dikonfirmasi Dirbinmas setelah berkomunikasi langsung dengan Haji At – maka lokasinya sangat strategis dan mudah dipantau. Ia berharap kesepakatan ini menjadi jalan rekonsiliasi yang bisa diteruskan ke semua pihak.
Tokoh masyarakat Negeri Kailolo, Abdullah Lisekai Marasabessy, menambahkan pendekatan budaya adalah kunci rekonsiliasi.
“Pendekatan kultur itu sangat penting karena kita berasal dari satu mata air dan ikatan maningkamu sejatinya sebuah ikatan yang telah dibangun ribuan tahun lalu. Ikatan itulah yang membuat kita sadar akan jati diri kita. Contohnya, saya bersama teman-teman yang menginisiasi perdamaian Kailolo–Kei beberapa waktu lalu mencoba mengupayakan perdamaian konflik tersebut dengan kembali pada hirarki persaudaraan atau ikatan darah kita yang sebenarnya,” ungkapnya.
Selain itu, para tokoh negeri yang hadir juga menekankan pentingnya mengembalikan proses adat Hatuhaha yang selama ini mulai ditinggalkan akibat pengaruh luar dan modernisasi. Mereka sepakat bahwa prosesi adat seperti panas gandong adalah jati diri orang Maluku dan harus kembali dihidupkan sebagai instrumen pemersatu.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama, jabat tangan, dan foto dokumentasi seluruh pihak yang hadir. Dirbinmas Polda Maluku memastikan hari Rabu depan akan dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Pos Emarina, dan berharap langkah ini menjadi tonggak awal perdamaian yang berkelanjutan di tanah Hatuhaha. (M Marasabessy)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
