Gunungsitoli, TRIBRATA TV
Pjs. Walikota Gunungsitoli Abdul Haris Lubis menyampaikan penjelasan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Tentang Irigasi dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Senin (16/11/2020).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD, Yanto serta dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD lainnya. Dalam rapat tersebut, Pjs. Walikota Gunungsitoli didampingi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas PUPR Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli, Sekretaris Dewan Kota Gunungsitoli serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gunungsitoli.
Dalam penjelasannya, Pjs. Walikota menyampaikan kebijakan pengelolaan sistem irigasi perlu diterapkan karena adanya perubahan tujuan pengembangan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada pangan menjadi bahan utama ketahanan pangan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi dan ketertiban dalam tatanan kehidupan masyarakat.
“Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, bertujuan mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani,” katanya.
Ia juga menjelaskan ruang lingkup rancangan peraturan daerah tersebut yang meliputi 18 poin diantaranya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, wewenang dan tanggung jawab, kerjasama, partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dan sampai yang mengatur kepada ketentuan pidana.
Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dewan atas dukungan untuk melanjutkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, pungkas Pjs. Walikota Gunungsitoli mengakhiri.
Rapat berlangsung dengan tertib dan tetap mematuhi protokol kesehatan.( Luaha)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
