Medan, TRIBRATA TV
Ratusan massa Forum Masyarakat Berjuang dari Toba, Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, Humbahas dan Tapanuli Selatan menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Kamis (16/4/2026).
Sebelumnya massa telah melakukan aksi serupa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta DPRD Sumatera Utara.
Aksi tersebut menuntut kepada Pemprov Sumatera Utara dan Pusat serta Menteri Kehutanan terkhusus Presiden RI Prabowo Subianto untuk membuka kembali operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Menurut mereka penghentian aktivitas perusahaan PT. TPL telah memicu penurunan kondisi ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
Pimpinan aksi, Maju Butarbutar menegaskan masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi serius akibat hilangnya sumber mata pencaharian. Penurunan pendapatan disebut telah berdampak luas hingga ke berbagai sektor kehidupan.
”Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan menurun drastis. Dampaknya sudah meluas,” ujarnya.
Dimana, elemen masyarakat dalam forum mereka merupakan para petani hutan, sopir truk, petani tumpang sari, UMKM, sekolah-sekolah binaan dan masih banyak lagi sektor ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung yang jumlahnya pencapai 13.000 orang.
Selain mendesak pembukaan kembali TPL, massa juga menuntut langkah cepat dan konkret dari Gubernur Sumatera Utara dalam merespons situasi tersebut. Mereka menilai, tanpa kebijakan strategis yang terukur, kondisi sosial ekonomi masyarakat akan semakin memburuk.
”Forum Masyarakat Berjuang turut meminta keterlibatan aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kepolisian, Kejaksaan, DPRD Sumut, dan instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan secara transparan dan akuntabel,” tegas Maju Butarbutar didampingi Ketua Forum Masyarakat Berjuang Erwin Sitorus, Sekretaris Saut Ternama Sitorus, Bendahara Parlindungan Marpaung, dan Koordinator Aksi Paulo Manurung.
Tuntutan lainnya, massa mendesak pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pembakaran lahan, perusakan lingkungan, dan aktivitas ilegal di sejumlah wilayah.
Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Termasuk sejumlah lahan yang telah dibakar oknum dan sudah ditangani Tim Satgas PKH dengan pendirian plank larangan pembakaran lahan. Namun plank dimaksud telah dicabut paksa oleh sekelompok oknum.
Ketua Forum Masyarakat Berjuang, Erwin Sitorus menyoroti dampak kebijakan yang tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi, tetapi juga pendidikan. Ia menyebut banyak anak terancam putus sekolah hingga mahasiswa berhenti kuliah akibat keterbatasan biaya.
Massa juga mengingatkan potensi konflik sosial yang dapat muncul jika kondisi ini terus dibiarkan, terutama akibat meningkatnya pengangguran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai solusi, mereka menuntut pemerintah menghadirkan program pemulihan ekonomi yang nyata, termasuk penyediaan lapangan kerja alternatif dan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.
”Kita memohon kepada Gubernur Bobby Nasution menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan yang diambil di tingkaSubiant mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di daerah. Anak-anak kami terancam putus sekolah. Kami sudah kehilangan mata pencarian,” ungkapnya.
Forum Masyarakat Berjuang berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret yang berpihak pada masyarakat serta menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan. (red)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
