Medan, TRIBRATA TV
Ditengah guyuran hujan deras yang melanda Kota Medan, Sumatera Utara tidak menyurutkan semangat para pejuang keadilan untuk menyuarakan aspirasinya. Para pejuang kemanusiaan itu berbondong-bondong meskipun hujan turun.
Sekitar pukul 14.30 WIB ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana Sumatera (AMSBPBS) dengan menggunakan puluhan kendaraan menyeruduk gedung DPRD Sumatera Utara, Jumat (12/12/2025) siang.
Kedatangan mereka disambut oleh pagar besi dengan pintu tertutup, dan puluhan aparat yang berjaga-jaga didalam gedung rakyat tersebut. Akibatnya peserta aksi sempat berterik-teriak untuk segera membuka pagar.
Diwajah-wajah para peserta aksi tampak butiran-butiran air seakan ikut merasakan begitu menderitanya korban-korban bencana di Sumut, Sumbar dan Aceh yang saat ini masih ada belum tersentuh.
Itulah sebabnya rakyat Sumatera menuntut kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto agar status bencana Sumatera ditetapkan menjadi bencana nasional.
”Hoy, cepat buka pagarnya kami mau masuk, kami ini aksi damai tidak usah takut,” teriak massa didepan gedung DPRD Sumut.
Mendengar teriakan massa, aparat yang bertugas hanya diam saja dan saling memandang satu sama lain, lantaran cuaca hujan. Tak lama kemudian pagar pun dibuka dan massa langsung masuk dan sebagian berteduh. Meski keadaan hujan peserta aksi tetap membentangkan spanduk-spanduk yang berisikan tuntutan.
Dengan jas hujan sederhana dan payung seadanya hanya bermodalkan semangat, para peserta aksi terlihat tetap bertahan dan terus menyuarakan tuntutan agar pemerintah pusat menetapkan Sumatera Utara sebagai wilayah berstatus bencana nasional.
Iringan tabuhan gendang, pengeras suara, dan teriakan yel-yel membuat suasana aksi tetap hidup seakan suara mereka mengingatkan akan kondisi para korban bencana yang saat ini berjuang hidup ditenda-tenda pengungsian dengan seadanya.
Barisan lain para pembawa spanduk yang berisi desakan percepatan penanganan bencana, kritik terhadap pemerintah, hingga tuntutan evaluasi menteri yang dianggap tidak mampu mengelola situasi darurat.
Teriakan demi teriakan turut menggambarkan bahwa tetesan air mata para keluarga korban bencana terasa di ujung pengeras suara yang dilontarkan para orator.
Koordinator aksi Lamsiang Sitompul yang tampil sebagai salah satu orator utama menyerukan bahwa kondisi bencana di Provinsi Sumatera Utara sudah berada pada level kritis dan membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
”Sumatera Utara membutuhkan perhatian serius. Bukan hanya bantuan biasa, tapi status bencana nasional agar seluruh kekuatan pemerintah pusat turun langsung. Ini menyangkut nyawa masyarakat,” tegas Lamsiang.
Koordinator lapangan, Johan Merdeka juga menyampaikan kritik keras terhadap sejumlah pejabat pusat. Ia menilai beberapa menteri tidak menunjukkan kapasitas memadai dalam merespons situasi bencana yang terjadi secara beruntun.
”Evaluasi menteri yang tidak berkompeten di bidangnya harus dilakukan segera. Kami menyebut beberapa nama seperti Bahlil, Erick Thohir, termasuk Menteri Sosial, agar pemerintah pusat melakukan peninjauan kembali terhadap kinerja mereka,” ujar Johan.
Tidak hanya itu, para orator juga menuntut DPRD Sumatera Utara untuk tidak tinggal diam. Mereka meminta lembaga legislatif itu segera menyusun dan mengirimkan rekomendasi resmi kepada pimpinan partai serta pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional di Sumut.
Menurut mereka, langkah tersebut penting dilakukan agar penanganan bencana bisa lebih cepat, terkoordinasi, dan tidak terhambat birokrasi daerah. Mereka menyoroti pejabat yang dianggap tidak tegas menindak kerusakan hutan dan lamban dalam respons penanganan bencana.
Aksi yang dipimpin Lamsiang Sitompul dan Johan Merdeka itu menyoroti penanganan banjir di Sumatera dan mendesak pemerintah pusat menetapkannya sebagai bencana nasional. Peserta aksi mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak bencana, termasuk potensi krisis pangan di wilayah bencana.
Peserta aksi juga membacakan surat pernyataan berisi tiga desakan utama: penetapan bencana nasional, pembentukan Badan Reformasi Bencana Alam, dan penindakan terhadap perusahaan yang terlibat perambahan hutan.
Kata Lamsiang, Pemerintah provinsi, kabupaten/kota tidak lagi punya anggaran yang memadai, sehingga harus diintervensi oleh pusat, agar dana segera dikucurkan. “Ada puluhan triliun dana di pusat, kenapa tidak dikucurkan untuk menyelamatkan para pengungsi,” ujar dia.
Lamsiang juga menyinggung dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Rp843 miliar di Pemprov Sumut, tapi kenapa sekarang jadi Rp123 miliar.
“Penanganan banjir jauh dari maksimal. Pemerintah daerah sudah tidak punya anggaran memadai, sedangkan pusat memiliki dana puluhan triliun. Tapi di sisi lain, anggaran BTT Sumut justru tidak jelas,” tegas Lamsiang.
Ia menilai persoalan banjir bandang di Sumut membutuhkan intervensi cepat dari pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam mekanisme penetapan status bencana nasional.
Selain untuk mempercepat penanganan, langkah itu dianggap penting guna memastikan anggaran besar dapat segera dikucurkan tanpa hambatan birokrasi.
Karenanya, selain mengusut tuntas anggaran itu, massa pengunjuk rasa meminta DPRD Sumut untuk mendesak pemerintah Presiden Prabowo segera menetapkan status bencana nasional di Sumatera.
”Sudah ribuan korban meninggal dan banyak yang masih hilang. Tapi sampai sekarang belum ada sikap kuat dari DPRD Sumut maupun pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional,” tegas Lamsiang.
Peserta aksi juga meminta pertanggungjawaban dari sejumlah pejabat nasional, mulai dari Presiden RI, Kepala BNPB, Pangdam, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, hingga Menteri Sosial (Mensos).
Menurutnya Lamsiang, pemerintah selama ini hanya memberikan narasi tanpa solusi konkret, sementara masyarakat di daerah bencana masih kesulitan mendapatkan bantuan, evakuasi, dan pemulihan.
Lamsiang juga mendesak pemerintah agar seluruh perusahaan yang merusak dan merambah hutan untuk ditutup, serta menangkap seluruh pelaku-pelaku yang mengunduli hutan yang sudah berlangsung lama di hutan Sumatera Utara.
”Tutup perusahaan yang merambah hutan, dan tangkap pelaku-pelaku yang merusak hutan di Sumatera Utara,” teriak Lamsiang.
Setelah berorasi, para pengunjuk rasa diterima oleh anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat Fajri Akbar, dan Berkat Kurniawan Laoly dari Fraksi NasDem. Kedua wakil rakyat itu berjanji akan menyampaikan seluruh tuntutan massa kepada pimpinan dewan, karena penetapan bencana nasional di Sumut suatu keharusan.
Ia menyampaikan bahwa DPRD turut merasakan duka yang sama dan akan membawa usulan penetapan bencana nasional untuk Sumut, Aceh, dan Sumbar dalam rapat disampaikan. Ia juga menyatakan kesiapan DPRD menandatangani surat pernyataan dukungan atas tuntutan yang disampaikan.
”Kami siap meneruskan seluruh tuntutan, termasuk rekomendasi agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional di Sumatera Utara,” ungkap keduanya.
Aksi berlangsung damai dan berakhir tertib di bawah pengawasan aparat kepolisian, setelah massa menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada wakil rakyat. (Bon)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
