Sitaro, TRIBRATA TV
Sejak beberapa bulan terakhir layanan internet di wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara kurang stabil.
Kejadian tersebut sontak membuat masyarakat resah. Kebanyakan mengeluhkan terganggunya kemampuan untuk mengakses informasi.
Masyarakat pun mempertanyakan bagaimana progres dari pekerjaan perbaikan kabel fiber optik.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sitaro Gandawari Mulalinda melalui Kepala Seksi Aplikasi Hendrik C. Letlora mengatakan pelaksanaan pengerjaan perbaikan akan dimulai tanggal 08 Januari 2022.
“Informasi terakhir yang kita terima dari tim berdasarkan penyampaian tersebut akhir bulan Januari kualitas jaringan akan kembali stabil, “tuturnya.
Jaringan telekomunikasi Telkom saat ini mulai aktif namun dengan kualitas rendah. Saat ini Telkom telah mengalihkan jaringan dari kabel optik ke Radio IP.
Layanan internet Sitaro disuplai melalui kabel optik yang didalamnya semua provider sedangkan untuk layanan komunikasi telepon atau sms disuplai via radio. Karena kabel fiber optik putus maka layanan pun dialihkan melalui radio. Yang tadinya radio hanya melayani komunikasi telepon sekarang juga harus melayani internet.
Hal ini yang membuat jaringan kurang stabil karena beban yang berat ditambah juga pengguna layanan internet khususnya Relkomsel yang sudah melebihi kapasitas atau overload.
“Satu sragon kemampuan atau kapasitasnya bisa menampung 52.000 nomor pengguna, sedangkan di Sitaro pengguna sekarang dilihat dari data mentahnya sekitar 82.000 sekian nomor pengguna, melebihi kapasitas sragon yang kita pakai, yang mengakibatkan jaringan itu kurang baik. Walaupun ditambah provider seperti XL, Indosat jika kabel fiber optik putus, maka akan sama tidak ada jaringan,” katanya.
Letlora juga menambahkan terkait gangguan ini pun pemerintah sudah ajukan complain ke PT.LAN (Local Area Network) untuk upaya penanganan dan pemulihan jaringan, dan jawaban dari PT. LAN pun sementara menunggu peralatan khusus.
Dengan jaringan yang belum pulih total ini menghambat masyarakat, pemerintah daerah dalam mengakses informasi. Tugas masing-masing OPD juga terhalang dalam proses penginputan data. Hal ini berimplikasi pada faktor ekonomi warga masyarakat. Misalnya sektor UMKM seperti penjualan online yang terhambat.
Seluruh sentra pekerjaan yang memerlukan koneksi internet menjadi tersendat. Disamping itu juga gangguan jaringan internet ini membuat para jurnalis kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.
Sangat diharapkan pemerintah dan stakeholder terkait agar dapat mempercepat upaya pemulihan sistem komunikasi agar tidak memperburuk dampak sektor publik lainnya yang berkaitan dengan informasi. (Jemi Lahutung)
