Sitaro, TRIBRATA TV
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mengusulkan adanya perubahan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro pada Pemilihan Umum 2024 mendatang.
Wacana kursi dapil yang digeser-geser, ada dua dapil yakni dapil I dan dapil II. Sementara dapil III tetap seperti sebelumnya.
Menimpali hal ini, Bendahara DPC PDI-Perjuangan Sitaro Djon Ponto Janis (DJP) setelah melihat kondisi yang ada, juga proporsionalnya, pihaknya mengharapkan untuk tetap menggunakan dapil pada pemilu sebelumnya.
Janis menyampaikan kalau kondisi jumlah penduduk, pemetaan wilayah dan lain sebagainya dalam kondisi dapil yang sekarang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, kenapa harus diubah.
“Masyarakat sudah terbiasa terhadap daerah pemilihan sebelumnya. Dan juga kalau masih memenuhi aturan undang-undang, mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan lain sebagainya, untuk apa diubah,” jelasnya.
Lebih lanjut ia berharap kepada pihak Komisi Pemilihan Umum RI, Provinsi sampai ke daerah melihat secara komperehensif.
“Marilah kita melihat secara arif dan bijaksana, melihat secara geografis serta historisnya agar tidak menimbulkan inkondusif, “katanya.
“Kita meminimalisir segala kejadian yang tidak diinginkan, karena daerah kita dikenal aman aman dari dulunya. Kalau masyarakat Sitaro sekarang masyarakat yang sudah paham, sudah mengerti serta masyarakat yang patuh kepada pemerintah dan aturan, ” bebernya.
Adapun opsi perubahan dari KPU yakni Dapil I dikeluarkan dua kecamatan yakni Siau Barat Utara dan Siau Tengah digabungkan di dapil II. Sehingga Dapil I tersisa tiga wilayah yaitu Kecamatan Siau Barat, Siau Timur Selatan dan Siau Barat Selatan.
Dan untuk Dapil II menjadi tiga wilayah yakni Siau Timur, Siau Barat Utara dan Siau Tengah. Kemudian dapil lII tetap yakni wilayah Tagulandang, Tagulandang Utara, Biaro, dan Tagulandang Selatan.
Janis saat diwawancarai beberapa media pun menanggapi apa yang disampaikan tokoh masyarakat dari Siau Barat yang setuju dengan mempertimbangkan dapil I yang merupakan ibukota kabupaten.
“Okeylah ibukota kabupaten khusus untuk menambah kursi. Tapi kita melihat untuk pembagian kursi itu berdasarkan pembagian jumlah suara. Kalau kita melihat secara parsial, di Siau Barat tidak ada pembangunan boelivard. Kalau kita melihat secara primodialisme di wilayah Tagulandang tidak ada proyek-proyek yang berjalan. Itu kalau torang melihat secara arti sempit, “tutur Janis.
Dalam hal ini pemerataan- pemerataan pembangunan secara profesional tetap menjadi komitmen para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
“Profesional itu bukan berarti sama setiap wilayah tapi melihat luas wilayah serta jumlah penduduknya masing-masing, bukan juga mementingkan dapilnya walaupun secara aturan seorang anggota DPRD harus kembali ke konstituennya untuk mempertanggungjawabkan secara moral dan politik di dapil masing-masing, “kata Janis.
Diwaktu yang sama juga, Janis menyampaikan PDIP pun sementara dalam tahapan persiapan pencalonan DPRD pada pemilu 2024 nanti.
“Kami PDIP ini dalam tahapannya untuk pencalonan nanti kami sudah dimintakan 20% bakal calon. Jadi dua puluh ini kami mengirim anggota 40 orang dan langsung petakan per dapil, jadi 12 Siau Barat, Siau Timur 14 dan Tagulandang 14 dan jumlahnya 40 orang, “katanya.
Data tersebut telah dikirim ke DPP dan tinggal Fit and Proper Test. Akan diuji kemampuannya sehingga dari jumlah 40 orang itu maka didapatlah 20 orang yang akan diberikan kesempatan.
Setelah uji publik yang dilaksankan oelh KPU banyak masyarakat Sitaro yang tidak setuju dengan adanya wacana penataan kembali dapil tersebut. Ketua DPRD Sitaro ini mendapatkan banyak sekali keluhan dari masyarakat.
“Saya mendapatkan banyak informasi dari masyarakat baik melalui Wa, Facebook berkaitan dengan perubahan dapil ini. Sampai-sampai masyarakat akan melalukan demonstrasi untuk menolak adanya perubahan dapil,” ujarnya.
Adapun masyarakat yang tidak setuju dan menolak penataan kembali dapil dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan mereka sebelum Kabupaten Kepulauan Sitaro dimekarkan orang sudah kenal di Pulau Siau ada dua kecamatan yakni Kecamatan Siau Timur dan Kecamatan Siau Barat.
Janis menuturkan kalau kita melihat latar belakang dari PKPU melihat secara komperehensif Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, budaya, latar belakang, etnis dan geografisnya yang berbeda. Sehingga penerapan pada masing-masing wilayah juga berbeda.
“Salah satunya dilihat masyarakat adalah historinya atau sejarahnya tentunya kita tidak bisa melupakan sejarahnya. Masyarakat Sitaro sudah memasuki 15 tahun pemerintahan, masyarakat sudah mengenal dekat wakil rakyatnya. Sudah punya chemistry dengan anggota dewan yang ada mewaliki dapil masing-masing jadi sangat sulit untuk dirubah dalam waktu yang singkat, “ucap Janis.
Janis juga mengungkapkan, mengingat waktu yang mepet karena sudah mendekati Pemilu 2024. Penataan Dapil serta waktu yang terbatas akan merepotkan dan banyak mengubah dapil sebelumnya.
“Mereka sudah menjaga konstituennya dengan waktu yang mepet bagaimana untuk mencari konstituen yang baru, mensosialisasikannya lagi dalam kurun waktu 1 tahun untuk menyesuaikan pada dapil yang baru.Ini yang menjadi pertimbangan, “tuturnya.
Oleh karena itulah Politisi PDI-Perjuangan ini kami mengundang media kiranya aspirasi masyarakat tersebut dapat dituangkan melalui media.
“Dengan tegas mereka menolak, saya pun menghimbau Sitaro ini sangat aman. Ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya saya sebagai wakil rakyat ada bersama rakyat. Aspirasi masyarakat kiranya dapat diwujudkan, “tutup DPJ. (jemi lahutung)
