Serdang Bedagai, TRIBRATA TV
Alasan fokus pada pembangunan infrastruktur jadi alasan ketiadaan biaya pemeliharaan sejumlah taman di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumut.
“Sejak saya menjabat Kadis Perkim tahun 2021 sampai saat ini memang tidak ada biaya pemeliharaan untuk 14 taman,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sergai, Sofyan Suri S,Sos MM saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di Jalan Negara KM 70 Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban, Selasa (29/11/2022).
Menurutnya dalam beberapa tahun ini Kabupaten Sergai sedang memperioritaskan pembangunan infrastruktur. “Itu menjadi salah satu penyebabnya, jadi anggaran yang ada sampai saat ini memang untuk kegiatan membangun lah,” tambahnya.
Mengenai anggaran yang ada di dinas ini, kata Sofyan lagi, sudah dipergunakan untuk membabat rumput, belum lagi untuk belanja keperluan lain, serta untuk belanja makanan dan minuman jamuan tamu dan juga biaya rapat. “Kalau mau konfirmasi tentang anggaran, silahkan saja konfirmasi tahun 2023 saja bang,” ucapnya.
Menanggapi hal itu Gerson Siringo Ringo, Ketua DPD WGAB (Wadah Generasi Anak Bangsa) Sumut mengatakan kalau yang menjadi alasan karena sedang fokus dengan pembangunan infrastruktur, apakah aset yang ada dari awal dan aset yang saat ini tidak perlu dilakukan pemeliharaan lagi?
“Ada apa Serdang Bedagai, apakah begini pola atau sistem menjalankan roda ekonomi daerah yang religius?,” tanyanya.
“Kami minta kepada Bupati Serdang Bedagai H Darma Wijaya agar juga memperioritaskan perawatan, baik bagi infrastruktur dan perawatan taman yang ada. Karena kalau sudah dibangun dan tidak dipelihara atau tidak dirawat, sama saja telah menyia-nyiakan anggaran yang terpakai untuk membuat atau membangun taman tersebut,” tegasnya.
Ia menilai kalau dinas terkait tidak mampu menjaga dan memelihara taman untuk keindahan sekaligus dan membawa nama baik Serdang Bedagai karena selalu beralasan tidak ada anggaran, segera saja evaluasi kinerja kadis tersebut, karena dianggap tidak dapat membantu kinerja bupati selama masa jabatan 5 tahun yang diamanatkan masyarakat.
“Karena hal ini dapat mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap masa kepemimpinan bapak sebagai kepala daerah, yang beberapa tahun ini dianggap maju oleh masyarakat”, ucap Gerson. (Willy Lubis)
