Simeulue, TRIBRATA TV
Beberapa Waktu lalu, sebuah video yang menggambarkan kondisi dermaga sandaran kapal di Pulau Siumat viral di media sosial. Kondisi dermaga itu tampak memprihatinkan dan sudah ‘makan’ banyak korban.
Diketahui sudah beberapa kali warga bahkan petugas yang hendak berkunjung di kepulauan itu menjadi korban karena terjatuh di dermaga itu.
Korbannya mulai luka ringan hingga luka berat. Pekan lalu, Faisal, pengawas pulau terpencil dari Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) terluka akibat terjatuh di dermaga itu.
Sebelumnya berbagai upaya telah dilakukan oleh Pihak Desa melalui Kepala Desa lama namun tak ada hasil, yang ada hanyalah janji-janji sejak Bupati lama hingga PJ. Bupati sekarang.
Azi Azhar, salah seorang tokoh masyarakat setempat, saat audensi dengan Bupati Ahmadlyah pernah menyampaikan keresahan warga atas kerusakan dermaga karena sangat menganggu aktivitas.
“Jangankan kita bawa barang, untuk diri sendiri jika ada kepentingan mendesak di kecamatan kita terpaksa berenang menuju perahu atau kapal karena kapal tidak bisa bersandar,” kata mantan Kades ini, Kamis (16/11/2023).
Sementara Pj Kepala Desa Pulau Siumat, Rama Ulya, Kamis (16/11/2023), ia sangat berharap pemerintah memperhatikan kondisi dermaga tersebut.
“Kami berharap pemda mendengarkan keluhan kami dan memberikan solusi atas penderitaan warga yang sudah bertahun-tahun”, katanya.
Menurutnya dermaga ini sudah lama rusak jauh sebelum Pj Bupati dilantik. “Namun terkesan pemerintah seakan tutup mata dan tidak menanggapi dengan serius penderitaan warga Pulau Siumat,” tambahnya.
Kecemasannya pun bertambah karena draf P APBK Simeulue ditolak propinsi karena terlambat. “Padahal menurut informasi yang saya dapat perbaikan dermaga kami ini masuk dalam pengajuan anggaran P APBK tahun 2023,” kata dia.
Sementara dalam pertemuan pada Kamis (16/11/2023) dengan Pj Bupati Ahmadlyah, para perwakilan warga bersama Pj Kades dan tokoh masyarakat menyampaikan keluh kesah terkait hal ini. Mereka minta agar mendapat solusi sehingga roda perekonomian di pulau terpencil itu kembali normal.
Namun Pj Bupati hanya memberikan petunjuk untuk menghadap ke Dinas Perhubungan, BPBD, dan Dinas PUPR dan menjelaskan kendala terkait belum ada ijin UKL dan UPL dari propinsi.
Hal ini disayangkan rombongan warga Pulau Siumat. “Sifat dan cara melayani masyarakat sepertinya Pj Bupati kita ini belum mampu, kenapa dia diperpanjang masa jabatannya?,” ujar seorang warga.
“Seumur hidup saya, cuma Pj kita ini yang memiliki sifat kurang bermasyarakat. Kami yang hadir ini, PJ. Kades, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarat, Sekdes, Ketua BPD, Kadus, Kaur Pemerintah, mewakili 800 jiwa penduduk yang ada di pulau Siumat”, terangnya.
Padahal mereka mengaku untuk bertemu Pj Bupati harus menunggu dua hari dua malam, namun sayangnya pertemuan itu sangat singkat dan tidak memberikan solusi apa-apa.
“Kita berharap Pj Bupati akan memberikan warna atau harapan bagi warga Pulau Siumat, namun nyatanya kami masih dianak tirikan,” tambahnya. (m zeb)
