Toba, TRIBRATA TV
Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Kabupaten Toba mengikuti kegiatan menanam pohon serentak se Indonesia, Minggu (19/11/2023). Kegiatan penanaman pohon digelar di sepanjang by Pass Balige.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba, Harianto Butarbutar
mengatakan pihaknya sangat menyambut baik keberadaan FKBPPPN Toba yang dipimpin Wandus Sinaga dengan melaksanakan kegiatan “Menanam Pohon” bersama warga.
“Semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga lingkungan juga Danau Toba, khususnya warga yang disekitaran by pass Balige Tambunan -Longat. Kami juga berharap keinginan rekan-rekan kami yang tergabung dalam FKBPPPN dapat diperhatikan pemerintah pusat,” kata Harianto.
Sementara Ketua Umum DPP FKBPPPN Fadlun Abdilah diwakili Wandus Sinaga mengatakan, kegiatan menanam untuk memperingati hari “Menanam Pohon Indonesia”, yang jatuh pada Minggu, 19 November 2023 dan dilaksanakan secara serentak.
Hal ini sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008. “Setelah hari ini kemungkinan besar banyak anggota yang secara bertahap akan melaksanakan kegiatan yang sama sampai tanggal 28 November 2023 nanti,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat merangsang kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan melalui penanaman pohon.
“Secara khusus ini menunjukkan eksistensi kami kepada Pemerintah Toba,” imbuhnya.
Dikatakannya, kegiatan ini merupakan simbol FKBPPPN dalam menjaga nusantara dengan menanam kebaikan, seperti idiom “menanam satu pohon sama dengan menanam sejuta kebaikan”.
Sedikitnya 35 anggota FKBPPPN Toba turun langsung melakukan penanaman. “Harapan kedepan menjadi berkah dan pahala dari Tuhan yang maha esa, sehingga melancarkan tujuan kami dalam berjuang mendapatkan status PNS,” jelas Wandus.
Ia pun menyampaikan pesan ketum Fadlun Abdillah agar pemerintah terutama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Azwar Anas segera merealisasi status mereka menjadi PNS.
“Pengabdian kami bertahun-tahun seharusnya Men PAN – RB dan Mendagri, tidak kesulitan memberikan solusi yang tepat, dengan mengangkat kami sebagai PNS, sebagaimana ketentuan pasal 256 ayat (1 ) UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” kata Fadlun.
Menurut Wandus Sinaga, FKPPPN merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para pekerja di Satuan Polisi Pamong Praja, di setiap Provinsi maupun Kabupaten/kota. Sebagai anggota Polisi Pamong Praja non ASN. Atau dikenal dengan sebutan Pol PP non PNS (penyebutan di aplikasi sistem pelaporan pamong praja/SIM Pol PP kementrian Dalam negeri).
Mereka mengabdikan diri selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun akan tetapi, keberadaan POL PP non PNS terkesan tidak diketahui keberadaan dan pengabdiannya,ucap Wandus.(Berlin Yebe)
