Sibolga, TRIBRATA TV
Kantor Imigrasi Sibolga mendapatkan penghargaan sebagai predikat unit kerja Pelayanan Publik berbasis HAM atau P2HAM dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM),Yasonna H. Laoly.
Penghargaan itu diperoleh lantaran Kantor Imigrasi Sibolga terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dari segi kualitas sarana dan prasarana maupun kualitas pelayanan khususnya berbasis HAM.
“Sebagai satuan kerja yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, kami terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dari segi kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan berbasis HAM,” kata Kepala Kantor Imigrasi Sibolga Dr. Saroha Manullang, S.E., M.M, Rabu (8/11/2023).
Sahora Manullang mengatakan penghargaan itu langsung diterimanya dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumatera Utara, Mhd Jahari Sitepu di Aula Kanwil Kemenkumham Sumut Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Rabu (8/11/2023).
Kata Sahora, pemberian penghargaan itu sebenarnya terpusat di Jakarta dan diikuti secara virtual oleh peserta dari Kanwil dan Satker, khususnya yang mendapatkan penghargaan P2HAM.
“Selamat kepada seluruh pegawai Imigrasi Sibolga. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pimpinan atas pelayanan yang kami hadirkan untuk semua kalangan. Dengan ini, komitmen Imigrasi Sibolga dalam menghadirkan pelayanan publik berkualitas tidak akan pernah surut,” pungkas Saroha sumringah.
Dia menyebutkan Kantor Imigrasi Sibolga menjadi salah satu dari tujuh dari 51 Satuan Kerja di wilayah Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara yang menerima penghargaan.
“Kantor Imigrasi Sibolga merasa bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Ini berkat kerja yang baik dari para pejabat struktural dan seluruh staf Kantor Imigrasi Sibolga. Ini merupakan penghargaaan yang sangat membanggakan buat kita semua,” tukasnya.
Ia berharap melalui penghargaan tersebut, semua jajaran Kantor Imigrasi Sibolga semakin giat bekerja dan melakukan pelayanan dengan ramah HAM kepada masyarakat.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program pemajuan HAM di Indonesia.
“Mari kita terus tingkatkan peran aparatur dan institusi pemerintah, berkolaborasi dengan masyarakat sipil, dan seluruh komponen masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Yasonna.
Dia berharap penghargaan tersebut akan lebih memacu prestasi yang lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Diketahui, Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM telah melaksanakan tahapan penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) berdasarkan beberapa kategori penilaian seperti aksesibiltas dan ketersediaan sarana prasarana dan/atau fasilitas, ketersediaan sumber daya manusia atau petugas, kepatuhan petugas sesuai SOP, dan inovasi pelayanan publik. (Bonni)
