Sitaro, TRIBRATA TV
Bupati Sitaro diwakili Plt Asisten Administrasi Umum Kepulauan Sitaro Charlton Bob Waten mengkuti Sosialisasi Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Jumat (14/10/2022) di Aula Penginapan Little House Ulu Siau.
Dalam sosialisasi yang selenggarakan KPU Sitaro ini, Assiten III turut memaparkan materi terkait kebijakan pemda dalam mendukung tahapan verifikasi faktual.
“Kebijakan pemerintah daerah dalam suksesi pemilihan umum tahun 2024 mencakup dukungan pendanaan dalam bentuk hibah, optimalisasi fungsi pengawasan pada tahapan pemilu, serta verifikasi lintas organisasi baik internal pemerintah maupu eksternal pemerintah secara berjenjang, “tukasnya.
Lebih lanjut, Wuaten menambahkan pemerintah daerah berkewajiban turut serta dalam penyajian data pemilihan umum yang tepat demi tercapainya tahapan pemilu umum yang bersih. Sinkronisasi data pemilih dengan data dukacapil menjadi tolak ukur penting dalam menentukan jumlah pemilih dan klasifikasi pemilih yang berhak dalam keikutsertaannya pada pemilihan.
“PP No 2 Tahun 2012 tentang hibah daerah menyatakan hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia,” katanya.
Wuaten mengatakan pemerintah daerah bertindak sebagai fungsi koordinasi juga membantu memfasilitasi proses pelaksaanaan pemilu termasuk pemberian dana hibah.
“Pemerintah daerah memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, “tukas Kadis PUPRPKP ini.
Diakhir penyampaiannya, ia menuturkan pemerintah daerah juga akan melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan ketepatan penyajian logiatik yang menunjang tahapan pemilihan umum.
Ia juga mengahrapkan sinergitas semua pihak dalam suksesnya tahapan pemilu 2024 ini.
“Pemerintah daerah juga akan melibatkan stakeholder terkait, kelompok LSM, kelompok masyarakat, dan juga lembaga survey dalam hal keterbukaan informasi yang diperlukan untuk menciptakan suasana yang kondusif selamatahapan pemilu berlangsung, “tutup Wuaten. (jemi lahutung)
