Nasip Media di Simeulue terabaikan, Kesannya Ada rasa Asam kepahitan”Ikuti ulasannya.
Simeulue, TRIBRATA TV
Sejumlah wartawan yang ada di Kabupaten Simeulue, Aceh mendatangi Kantor DPRK di Jalan Tgk Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur pada Jumat (05/10/2023) pekan lalu.
Kedatangan para jurnalis dari berbagai media ini disambut Ketua DPRK Irwan Suharmi dan beberapa anggota DPRK dan Pimpinan lainnya di ruangan rapat Ketua DPRK kabupaten Simeulue Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWI Simeulue, Firnalis menyampaikan kehadiran mereka sesuai dengan petunjuk dari DPRK beberapa waktu lalu untuk memastikan apakah usulan para wartawan masuk dalam permohonan dan pengajuan RKPD, karena sampai saat ini mereka belum menerima berkas tersebut dari Pemda.
Ia mengaku bersama beberapa rekan lain. sudah mendatangi Bappeda dan bagian keuangan sesuai petunjuk dan arahan DPRK untuk memastikan apakah usulan anggaran untuk media ada atau dicoret.
“Ternyata kami temukan usulan itu kembali dicoret atau ditiadakan dalam RKPD Pemda tahun 2023,” katanya.
Pihak Bappeda beralasan, terkait kedua anggaran tersebut tidak bisa diakomodir dengan alasan semua ketentuan anggaran apapun ‘ditentukan oleh Tim TAPK’ yang ketuanya adalah Sekda.
Karenanya Ketua PWI mewakili para jurnalis minta solusi dan pendapat dari DPRK sebagai perwakilan rakyat yang patut dan layak dalam memutuskan bahkan bisa membatalkan RKPD tersebut jika tidak memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan daerah saat ini.
Padahal sebelumnya para wartawan telah melakukan audensi dan mengajukan usulan terkait anggaran untuk media yang telah mendapat persetujuan dari berbagai instansi pemerintah seperti Bappeda, BPKD, Kominsa hingga Inspektorat.
Persetujuan itu tercapai saat rapat yang berlangsung di ruangan Rapat DPRK Simeulue. “Semua pihak sepakat bahkan setuju untuk dialokasikan anggaran untuk publikasi media,” tegasnya.
Namun kenyataannya lain, sehingga sangat mengecewakan bagi para jurnalis yang bertugas di Simeulue.
Sejak berdiri kabupaten ini, baru kali inilah anggaran untuk publikasi media cetak dan online dihapus atau ditiadakan saat Ahmadlyah menjadi Pj Bupati.
“Kita sebenarnya hanya menagih janji Ahmadlyah yang usai dilantik menjadi Pj Bupati berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk publikasi. Janji itu tertulis diatas materai,” kata Marinus Zebua, Kepala Biro TRIBRATA TV.
Para jurnalis juga semakin kesal, karena ternyata Pemkab Simeulue memberikan dana publikasi kepada hanya 3 media senilai Rp600 juta. “Hal ini masih didalami Kejari Simuelue,”ujarnya lagi.
Menanggapi hal ini Ketua DPRK Irwan Suhardi menyayangkan atas dicoretnya anggaran publikasi pers sekaligus anggaran Konferensi PWI.
Menurut Irwan, seharusnya Pemda loyal terhadap media dan mendukung kinerja para wartawan untuk publikasi pers.
Pihaknya berharap Pemda dapat memberikan solusi terbaik buat kemajuan Kabupaten Simeulue apalagi menuju Pilkada, Pilpres, 2024 semua pihak butuh informasi positif untuk dipublikasikan melalui media.
“Saya berharap saat ada rapat pembahasan anggaran nantinya kami undang untuk hadir dengar pendapat dari Kominsa apa tanggapannya, dan sama sama kita bahas untuk mendapat solusi yang terbaik,” ujarnya.
Kami atas nama DPRK Simeulue dan pribadi mendukung sepenuhnya, jadi kami masih menunggu berkasnya diantar di DPRK baru kita jadwalkan kapan kita duduk bersama, tutupnya. (m.zebua)
