Jakarta, TRIBRATA TV
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan menyelamatkan status Kaldera Toba sebagai anggota UNESCO Global Geopark.
Desakan ini disampaikan Rapidin dalam Sidang Dengar Pendapat Komisi XIII DPR bersama Kementerian Sekretaris Negara di Senayan pada Selasa (08/07/2025) kemarin.
Menurut Rapidin, intervensi pemerintah pusat sangat penting mengingat status Kaldera Toba saat ini tengah berada di ujung tanduk setelah UNESCO mengeluarkan yellow card atau peringatan terhadap pengelolaan kawasan tersebut.
“Saya minta Presiden Prabowo, melalui jajaran kementeriannya, khususnya Kementerian Sekretaris Negara, untuk menaruh perhatian serius. Ini bukan hanya soal Sumatera Utara, ini menyangkut martabat bangsa di mata dunia,” kata Rapidin.
Ia mengungkapkan, perjuangan untuk menjadikan Danau Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark tidaklah mudah.
Rapidin diketahui, turut terlibat langsung dalam proses tersebut ketika masih menjabat sebagai Bupati Samosir.
“Saat itu, Gubernur Sumut bersama para bupati sekawasan Danau Toba dan didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata, bahu-membahu menyusun dokumen, memperbaiki kawasan, hingga akhirnya pengakuan internasional itu berhasil kita raih. Tapi sekarang, rekomendasi UNESCO justru diabaikan,” ungkapnya.
Rapidin menilai, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten di sekitar Danau Toba gagal menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan UNESCO, yang semestinya menjadi panduan dalam menjaga dan mengembangkan kawasan Geopark.
“Jika rekomendasi terus diabaikan, bukan tidak mungkin status itu dicabut. Kehilangan status sebagai anggota UNESCO Global Geopark adalah kerugian besar, bukan hanya bagi masyarakat Sumut, tetapi juga bagi Indonesia di mata dunia,” katanya.
Ia pun meminta agar Presiden Prabowo memperhatikan aspirasi masyarakat kawasan Danau Toba dengan langkah konkret, agar tidak kehilangan momentum dan prestasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. (Ambrosius Simbolon)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
