Asahan, TRIBRATA TV
Ribuan massa dari berbagai kelompok Nelayan Tradisional tergabung dalam Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tanjung Balai – Asahan mendatangi Kantor DPRD Asahan, Rabu (19/9/2019) siang.
Kedatangan mereka untuk mengadukan terkait makin maraknya Pukat Traw beroperasi dua bulan terakhir ini.
“Kami minta kepada anggota dewan yang terhormat agar bersedia menemui kami. Kami-kami ini yang memilih saudara-saudara kemarin,” ucap Al Mustakim Marpaung, kordinator aksi di awal orasinya.
Tak lama, Irwansyah Siagian, dari Fraksi Demokrat bersama 3 orang anggota Dewan lainnya mewakili Anggota DPRD Asahan menemui para pengunjuk rasa.
Dihadapan Irwansyah, pengunjuk rasa meminta kewenangan anggota DPRD Asahan agar membantu permasalahan mereka.
Karena selain melanggar aturan Pemerintah Indonesia, dengan kembalinya Pukat Traw beroperasi sangat mengurangi hasil tangkapan mereka.
“Pemerintah Indonesia sudah melarang, tapi mengapa pukat traw kembali beroperasi. Jangan salahkan bila kami berpikiran sudah ada kesepakatan antara pengusaha Pukat Traw dengan aparat hukum maupun dengan pejabat Pemerintahan,”teriak Mustakim.
“Tidak usah ragu, kami pasti memperjuangkan aspirasi saudara. Wajar bila saudara- saudara melakukan aksi ini karena memang pukat trawl dilarang beroperasi. Kami undang perwakilan untuk berkenan masuk ke ruangan agar kita bisa duduk bersama mencari solusi,” ajak Irwansyah Siagian kepada pengunjuk rasa.
“Dalam waktu dekat, akan kita undang dari Kepolisian, Lanal dan pihak terkait lainnya untuk rapat bersama, Rapat Dengar Pendapat. Saat ini tugas dan kewenangan ketua sementara juga masih terbatas,” ucap Ketua DPRD Asahan sementara, H Baharudin Harahap dihadapan massa.
Usai mendengarkan penjelasan, Ribuan massa meninggalkan lokasi dengan tertib.
Pantauan wartawan, kedatangan ribuan massa tersebut menggunakan puluhan truk. Terlihat sejumlah personil Polres Asahan dipimpin Wakapolres Kompol Taufik dan Satpol PP Asahan mengawal jalannya aksi. (Gon)
