Batam, TRIBRATA TV
Semakin menggilanya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berpaspor wisata melalui pelabuhan Internasional Batam center dan Pelabuhan Harbour Bay, diduga kuat karena adanya suap menyuap pada para petugas di kedua pelabuhan tersebut dari para calo yang mengurus.
Hal ini disampaikan Ipoel Suryadi, Ketua Harian Aliansi LSM dan Ormas Kepulauan Riau (Kepri) di Kota Batam kepada beberapa awak, Minggu (11/9/2022).
Hasil penelusuran bersama awak media di kedua pelabuhan tersebut ternyata penyebab membludaknya permintaan paspor selama ini di Kota Batam, salah satu penyebabnya karena banyaknya pemberangkatan PMI melalui Kota Batam dengan menggunakan Paspor Wisata.
“Kita mohonkan atensi dari Kapolda Kepri dan Kapolresta barelang segera usut hal tersebut dengan melibatkan tim saber pungli,” kata Ipoel.
Sumber lain yang ditemui oleh awak media di kedua pelabuhan itu mengatakan setiap harinya pemberangkatan PMI non stop karena sudah terkoordinasi rapi dengan semua pihak, mulai tiket berangkat, cop Paspor, sampai naik kapal yang kordinir secara kolektif termasuk melibatkan agen kapal. Setelah kapal berangkat agen kapal membagikan paspor PMI dalam kapal.
Ipoel juga mengatakan dari hasil temuan diketahui adanya oknum-oknum Imigrasi sebagai aktor pemberangkatan PMI yang terorganisir dan tersusun rapi sudah diendus pihat terkait di kota Batam.
“Wajar saja jika ada yang mengatakan bahwa oknum Imigrasi pada kedua pelabuhan tersebut sebagai aktor pemberangkatan PMI, sebab mereka memiliki kewenangan bisa atau tidaknya, serta mereka mengetahui dan terlibat langsung, issue yang berhembus di lapangan setiap bulan para calo membagikan uang tutup mulut untuk oknum wartawan, adapun calo tersebut berinisial H,” ujarnya.
Ia berharap tim saber pungli menangkap para pelaku, karena pengiriman PMI tidak secara prosedural sama saja seperti traffiking (penjualan manusia).
Hal senada juga disampaikan Paul lein aktivis Kota Batam. Ia mengatakan, PMI ini menyangkut nama baik bangsa Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki ijin kerja, tentunya sangat disayangkan.
“Dari hasil investigasi kita ternyata setiap PMI yang akan berangkat diminta uang sebesar Rp6-Rp7 juta oleh para calo, sedangkan untuk pengurusan dokumen paspor ada calo tertentu yang mengurusnya yang bekerja sama dengan oknum imigrasi,” ujarnya.
“Dalam waktu dekat kita akan ajukan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan DPRD kota Batam agar semua terbuka siapa yang bermain”, ungkap Paul.
Sayangnya, Kepala Imigrasi Batam, Subki Miuldi tidak membalas dan hanya membaca konfirmasi yang disampaikan melalui pesan WA. (tim)
