Simalungun, TRIBRATA TV
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan dukungan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun.
“Ini juga dalam mendukung program pemerintah pusat mengembangkan destinasi pariwisata Danau Toba,”kata Bupati.
Harapan itu disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Koordinasi Penelaahan Usulan Anggaran Tambahan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang berlangsung di Sudamala Resort, Jalan Pantai Pede No.Km. 3, Labuan Bajo, Nusa Tengara Timur, Kamis (18/8/2022).
Disampaikannya, Simalungun juga bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan memiliki jalan pesisir pantai terpanjang di Danau Toba, namun sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini belum tersentuh.
“Simalungun memiliki luas teritorial 4.372 Km², kami hanya mendapatkan anggaran yang minim, sementara kabupaten yang juga berada di Kawasan Danau Toba yang lebih kecil dari kabupaten kami mendapatkan lebih besar dari Kabupaten Simalungun,”kata Bupati.
Ia berharap, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan bantuan khususnya infrakstur jalan. “Dan ketika Toba dan Samosir bagus ini akan kelihatan pincang karena jalannya dari Simalungun,”kata Bupati.
Selanjutnya, ia juga menjelaskan, Pemkab Simalungun juga ikut melakukan program pemerintah pusat dalam pemangkasan Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di perairan Danau Toba.
“Kami, pemerintah daerah sudah melakukan progress untuk mendukung program pemerintah pusat namun kami memiliki keterbatasan anggaran,”ujar Bupati.
Di kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Utara namun dalam beberapa dekade belakangan ini jaringan irigrasinya belum pernah tersentuh dan hampir 80 persen jaringan irigrasi di Simalungun rusak parah.
“Presiden juga mengatakan Simalungun merupakan lumbung beras di Sumatra Utara. Untuk itu kami berharap melaui kementerian terkait bisa memberikan perhatian dan dukungan atas pembangunan di Simalungun,”pinta Bupati.
Merujuk pada pokok rapat koordinasi tersebut, pada 15 Juli 2022, Menko Maritim dan Investasi menyampaikan hasil Rakornas 5 DPSP yang antara lain pengalokasian anggaran Rp18,9 triliun untuk percepatan pembangunan di 5 DPSP.
Untuk menajamkan alokasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2023, disepakati untuk penyelengaraan rapat singkronisasi anggaran terkait pariwisata bersama 21 K/L beserta Kemenkeu dan Bappenas. Tujuan rapat untuk memastikan ketersediaan dan rincian anggaran. (rinaldo nainggolan/r)
