Jombang, TRIBRATA TV
Puluhan buruh tergabung dalam PTP SBPJ – GSBI (Serikat Buruh Plywood Jombang – Gabungan Serikat Buruh Indonesia) Kabupaten Jombang, Jatim, melakukan aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten setempat, di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 110 Jombang, Jum’at (14/8/2020).
Datang sambil membawa poster tuntutan, mereka melakukan orasi secara bergantian. Buruh menyuarakan sejumlah tuntutan, dimana salah satunya cabut dan batalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Para buruh menganggap, Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang digadang-gadang bakal selesai sebelum perayaan kemerdekaan RI 17 Agustus 2020 nanti, merupakan kado istimewa dari pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, ditengah krisis akibat pandemi covid-19.
Ketua SBPJ – GSBI, Hadi Purnomo mengatakan, tuntutan pencabutan tidak lain karena pihaknya menilai akan ada hak-hak buruh yang bakal dikebiri, atau bahkan dihapuskan.
“Terutama adanya sistem kontrak selamanya, hak pesangon dihapuskan atau dikurangi. Dan juga di situ juga ada hak cuti yang dihapuskan. Pokoknya banyak permasalahan,” kata Hadi disela aksi di depan kantor dewan.
Ditambahkan, RUU tersebut memang dirancang dengan maksud untuk menarik investor asing agar datang ke Indonesia untuk menanam investasinya, agar mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat.
Namun pada akhirnya, Omnibus Law justru berbanding terbalik dari tujuan awal pembuatannya, sebagai payung hukum kesejahteraan rakyat Indonesia. “Namun nantinya dampak dari hal tersebut, justru kalangan buruh yang dikorbankan,” tandas Hadi.
Sementara itu usai berorasi di depan kantor dewan, para buruh melanjutkan aksi serupa menuju ke kantor Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) Perwakilan Wilayah Jombang, di Jalan Anggrek, Desa Candimulyo Kecamatan Jombang. Aksi ini juga dalam pengawalan otoritas keamanan setempat. (Oyi)
