Sitaro, TRIBRATA TV
Suasana rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bersama jajaran Pemerintah Daerah pada Kamis siang berlangsung penuh keterbukaan (7/11/2025). Dalam forum yang dihadiri Sekretaris Daerah Drs. Denny D. Kondoj dan Kepala Pelaksana BPBD Joickson Sagune itu, kedua pihak sepakat untuk mempercepat proses penyaluran Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah bagi warga terdampak bencana.
Sekretaris Daerah, yang juga bertindak sebagai Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyampaikan apresiasi atas undangan Pansus DPRD. Ia menilai pertemuan itu penting untuk menyamakan persepsi dan meluruskan berbagai informasi yang sempat beredar di tengah masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pansus DPRD yang telah mengundang kami, sehingga berbagai hal dapat kami klarifikasi dengan baik. Ini kesempatan yang berharga agar tidak terjadi simpang siur berita dan informasi,” ungkap Kondoj.
Ia menegaskan Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki tujuan yang sama — memastikan bantuan bagi masyarakat Tagulandang tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Menurutnya, sinergi kedua lembaga menjadi kunci agar proses penyaluran tahap kedua, yang mencakup 60 persen bantuan, dapat berjalan sesuai juklak BNPB dan juknis Pemkab Sitaro.
“Intinya, Pansus dan Pemerintah Daerah sepakat untuk mempercepat penyaluran bantuan, terutama untuk termin dua yang 60 persen. Semua harus sesuai ketentuan yang berlaku,” tambah Sekda.
Salah satu isu yang sempat mencuat adalah dugaan adanya “dana mengendap” dalam proses penyaluran. Menanggapi hal itu, Sekda Kondoj dengan tegas membantah adanya istilah tersebut. Ia menjelaskan bahwa seluruh dana bantuan bersifat non-tunai dan tersimpan dalam Virtual Account di Bank Mandiri yang ditunjuk langsung oleh BNPB.
“Tidak ada istilah dana mengendap. Dana ini tersimpan dalam Virtual Account, kami tidak bersentuhan dengan uang. Prosesnya dilakukan langsung oleh pihak perbankan,” tegasnya.
Kondoj menambahkan, jika terdapat keterlambatan, hal itu lebih disebabkan oleh dinamika di lapangan serta kebutuhan untuk menyesuaikan teknis pelaksanaan dengan kondisi masyarakat.
“Keterlambatan bukan karena ada dana yang ditahan, tetapi karena kami harus menyesuaikan juknis dan memperhatikan aspirasi masyarakat, agar proses tahap kedua nanti lebih baik dari tahap pertama,” ujarnya.
Sementara itu, dari pihak DPRD, Ketua Pansus Moghtar Kaudis menjelaskan bahwa rapat bersama pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab lembaga legislatif untuk memastikan transparansi penyaluran bantuan.
“Ini pertama kalinya kami mengadakan rapat Pansus bersama mitra kerja, dalam hal ini Sekda dan Kalak BPBD. Kami ingin mendengar langsung penjelasan pemerintah,” kata Kaudis.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pansus telah melakukan serangkaian langkah investigatif untuk memastikan kejelasan data dan mekanisme di lapangan. Mulai dari bertemu langsung dengan warga, memeriksa pihak ketiga seperti toko penyedia bahan bangunan, hingga berkoordinasi dengan BNPB dan Bank Mandiri.
“Kami sudah ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, bahkan ke BNPB dan Bank Mandiri. Semua kami lakukan agar hasil kerja Pansus nanti bisa menjawab pertanyaan publik,” tutur Kaudis.
Meski begitu, Ketua Pansus menegaskan bahwa hasil akhir kerja mereka baru akan disampaikan secara resmi melalui rapat paripurna DPRD.
“Hasil kerja Pansus akan kami sampaikan di Paripurna Rekomendasi. Di sana semua temuan dan klarifikasi akan dijelaskan,” ucapnya.
Kaudis juga menampik anggapan bahwa DPRD memperlambat pencairan bantuan. Sebaliknya, DPRD justru berperan aktif mendorong pemerintah daerah agar masyarakat segera menerima haknya.
“Kami tidak pernah memperlambat proses. Justru kami mendorong agar pencairan dipercepat. Kasihan masyarakat Tagulandang, mereka sudah menunggu lama,” tegasnya dengan nada empati.
Dalam pertemuan itu, DPRD juga menyampaikan hasil komunikasi mereka dengan BNPB yang menyarankan agar pencairan tahap kedua dilakukan secara tunai langsung ke penerima manfaat. Dengan begitu, masyarakat dapat langsung berbelanja bahan bangunan sesuai kebutuhan mereka.
“Kami mendorong agar tahap dua, yaitu 60 persen, disalurkan dalam bentuk tunai. Buku rekeningnya akan diserahkan langsung kepada masyarakat, biar mereka sendiri yang belanja,” jelas Kaudis.
TONTON VIDEONYA:
Usulan itu disambut baik oleh pihak pemerintah daerah yang mengaku siap menyesuaikan mekanisme jika telah mendapat lampu hijau dari BNPB dan pihak perbankan. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif ini menjadi bukti nyata bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas bersama.
Pertemuan yang berlangsung dengan nuansa positif itu menandai era baru komunikasi antara DPRD dan Pemda Sitaro dalam urusan kebencanaan. Tak ada saling tuding, yang ada adalah tekad bersama memperbaiki proses.
Kepala Pelaksana BPBD Joickson Sagune yang turut hadir menambahkan, pihaknya terus melakukan sinkronisasi data agar tidak ada penerima bantuan yang terlewat atau menerima ganda.
“Kami berupaya memastikan seluruh data valid. Prinsipnya, bantuan ini harus tepat sasaran dan transparan,” kata Sagune singkat namun tegas.
Bagi masyarakat Tagulandang, kabar ini menjadi angin segar. Setelah menunggu kepastian selama beberapa waktu, kini mereka dapat berharap bahwa bantuan untuk memperbaiki rumah akibat bencana akan segera cair.
Kesepahaman antara Pansus dan Pemerintah Daerah juga menjadi pesan moral bahwa penyelesaian masalah publik tak selalu harus diwarnai polemik. Dengan komunikasi terbuka, segala perbedaan dapat diselesaikan dengan bijak.
“Yang penting, masyarakat tahu bahwa kami bekerja untuk mereka, bukan untuk kepentingan lain,” pungkas Ketua Pansus.
Dengan sinergi ini, DPRD dan Pemerintah Daerah Sitaro menunjukkan bahwa gotong royong bukan hanya jargon, melainkan komitmen nyata dalam membangun kembali harapan masyarakat yang sempat runtuh bersama rumah dan atap seng yang sudah bocor. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
