Medan, TRIBRATA TV
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara (KUSUMA) memberikan bantuan sosial 1.775 paket. Bantuan itu diperoleh dari satuan kerja lingkungan Kusuma 1.435 paket, OBH 72 paket dan dari Notaris 268 paket, Kamis (29/7/2021).
Pembagian paket ini sesuai dengan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menyalurkan 46 ribu paket sembako secara nasional dan serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat ditengah pandemi dapat bertahan hidup.
Diketahui, dua tahun sudah pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan masyarakat. Hingga kondisi ini telah memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia seperti naiknya angka kemiskinan dan dibarengi dengan melonjaknya pengangguran.
Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya.
Kemudian, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah. Dimana pembatasan pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah satu upaya pemutusan transmisi Covid-19.
Patut disyukuri, kini kondisi pun berangsur membaik setelah diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity rate dan kasus harian menurun, serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PPKM.
Peningkatan ini harus dibarengi dengan optimisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang juga harus memberikan dukungan atas kebijakan yang diambil pemerintah seperti mematuhi protokol kesehatan (prokes) PPKM dan mengikuti vaksinasi.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.
Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang sulit mencari nafkah.
“Insan pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna, Kamis (29/7/2021).
Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19.
Sedangkan, dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu.
“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna.
Kegiatan ini, lanjut Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para Menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.
“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.
“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly. (Bonni)
