Tanjungbalai, TRIBRATA TV
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai sudah melakukan kordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) setempat terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 serentak .
Demikian dikatakan Walikota Tanjungbalai Muhammad Syahrial usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Grand Aston City Hall, Jalan Balai Kota, Medan, Jumat (2/7/2020).
“Sejauh ini Pemko Tanjungbalai
terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Tanjungbalai terkait terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Tanjungbalai. Insyaallah, semua berjalan lancar dan kita akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar semuanya berjalan lancar sehingga pelaksanaan Pilkada di Kota Tanjungbalai tahun ini dapat dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang,” katanya.
Sebelumnya, Mentri dalam Negri (Mendagri),Tito Karnavian dihadapan para peserta mengatakan bahwa kegiatan Rapat Kordinasi (Rakor) kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak itu merupakan rapat persiapan Pilkada serentak di 23 daerah yang ada di Sumatra Utara (Sumut).
“Pada prinsipnya semua daerah
yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumut telah siap. Bapak Gubernur bahkan sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. Itu menunjukkan kesungguhan dari bapak Gubernur untuk mendukung proses demokrasi yang ada,” ujar Mendagri.
Mantan Kapolri Jendral Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian itu kemudian menambahkan bahwa anggaran Pilkada serentak di 23 Kabupaten / Kota di Sumatra Utara (Sumut) sudah 100 persen dialokasikan kedalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Masih ada beberapa Daerah yang belum mencairkan dananya untuk keseluruhannya,” katanya.
Misalnya, sambung Tito Karnavian lagi, Kabupaten Mandailing Natal dan Samosir.
“Kepala Daerah yang bersangkutan sudah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan pencarian dana hibah Pilkada pada tanggal 7 Juli ini. Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Nah kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang Rp996 miliar dan kepada Bawaslu sebanyak Rp157 miliar, itu juga sudah nyampe juga di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat,” ujarnya.
Artinya, kata Mendagri,
anggaran dari daerah sebagian sudah masuk. Ada yang 100 persen ditransfer. Kemudian dana dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama. Dan untuk wilayah Sumatera Utara sudah masuk semua.
“Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen.Paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing. Karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid, nah itu kira-kira,” ujar Tito.
Dikatakannya,bahwa ia bersama
Menkopolhukam dan Komisi II DPR RI optimis Pilkada serentak di 9 Desember 2020 Sumut mendatang bisa terlaksana. Karena dari sisi anggaran tidak masalah.
“Kita ramai-ramai bantu untuk sosialisasi agar partisipasi masyarakat tinggi dan isu yang kita angkat isu sentralnya adalah mengenai masalah efektivitas kepala daerah dan daerah yang melakukan Pilkada ini dalam rangka menangani Covid-19. Sehingga justru pilkada bisa mempercepat pengendalian Covid-19 di Sumut, disamping akan membantu sektor ekonomi dan dampak sosialnya karena uangnya beredar,” tandasnya.
Hadir dalam kegiatan itu
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut ,Bawaslu Sumut dan sejumlah Kepala Daerah serta beberapa tamu undangan lainnya. (Eko)
