Raja Ampat, TRIBRATA TV
Akun media sosial Facebook atas nama Dimara Umpain Abraham menyoroti kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat terkait penyaluran bantuan bagi pengusaha mikro kecil.
Di media sosial Facebook itu,Umpain menyatakan akan mengawal penyaluran dana BLT kepada masyarakat,karena ia menilai tidak adanya kesesuaian data di lapangan.
Selain itu, kata dia,Dinas Koperasi dan UKM tidak melakukan pendataan terhadap pengusaha mikro kecil dan menengah di wilayah kabupaten Raja Ampat.
“Mengapa banyak sekali pengusaha mikro kecil warung makan dll TDK di data ada apa ini….sy tidak pernah lihat kalian (Dinas koperasi dan UKM_red) jalan data sementara pengusaha mikro yg sudah jelas jelas ada usahanya mendaftarkan diri di bulan 3 (maret) ke kantor UKM hasilnya mereka tidak diproses dan tidak ada nama, akhirnya hak mereka di politisir bahkan dihilangkan haknya.”tulis akun itu.
Akun Facebook Dimara Umpain Abraham itu juga menyebutkan bahwa,data penerima bantuan tersebut jangan dipolitisir untuk kepentingan politik.
Menanggapi postingan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Raja Ampat,Ria Siti Nurlia Umlati, kepada media ini di ruang kerjanya, Selasa (15/6/2021), menegaskan pernyataan akun tersebut adalah keliru dan tidak berdasar.
Ria mengklaim data yang dikantongi merupakan data rill di lapangan, karena pihaknya melakukan monitoring dan dan pendataan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah, terutama pengusaha dari masyarakat lokal.
Kaitannya dengan bantuan BLT yang dinyatakan oleh aku Facebook itu, Ria menegaskan, pihaknya tidak menangani penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun program itu ditangani Dinas Sosial.
“Yang ditangani Dinas Koperasi dan UKM itu adalah BPUM,bukan BLT.BPUM itu dijalankan baru pada saat pandemi Covid-19 ini,kalau BLT yang ditangani Dinas Sosial,jauh sebelum Covid-19 melanda,sudah disalurkan,” jelas Ria.
Terkait BPUM,Ria menjelaskan pihaknya sudah melakukan pendataan kepada penerima bantuan BPUM di masing-masing kampung.
Data yang dikantongi dinas, kemudian disampaikan ke Pemerintah Provinsi yang kemudian akan disampaikan lagi ke tingkat yang lebih tinggi,yakni pemerintah pusat (Kementerian).
Kepala Dinas perempuan itu juga berpesan,jika ada pihak yang belum memahami alur bantuan dana BPUM, silahkan bertanya di dinas.
“Jangan melakukan spekulasi yang bukan-bukan,jangan kaitkan persoalan ini dengan persoalan politik, kami selaku dinas teknis hanya menyalurkan bantuan itu,” tegasnya.
Ihwal cuitan di Facebook itu,Ria dengan tegas menyatakan,status yang menyinggung kinerja Dinas yang dipimpinnya sekarang adalah pernyataan yang sangat keliru dan tidak berdasar. Karena pada hakekatnya, pihaknya sudah melakukan pendataan dari jauh hari sebelum nama-nama itu diusulkan.
Selaku kepala dinas,Ria juga intens melakukan monitoring dan kunjungan di kampung-kampung sekaligus untuk melakukan pendataan dan lain-lain sebagainya. (Macap)
