Batanghari, TRIBRATA TV
Protes terkait jam operasional truk angkutan batubara, sejumlah warga Kelurahan Sridadi melakukan demo di Simpang Malapari, dengan mendirikan posko ditengah jalan menghadang truk batubara, Senin (6/6/2022) pagi.
Aksi demo ini hingga menyebabkan kemacetan. Baik kendaraan dari arah Kota Muara Bulian maupun dari arah Tembesi tidak dapat bergerak.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan aturan jam operasional truk angkutan batubara pada pukul 18.00 WIB. Namun, pihak perusahaan tambang tetap mengizinkan truk batubara keluar dari tambang sebelum pukul 18.00 WIB sehingga menimbulkan permasalahan dengan warga sekitar di jalan lintas di Kelurahan Sridadi dan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari.
Sebab, selama ini truk angkutan batubara baru bisa melintasi keluar dari Kota Muara Bulian pukul 18.00 WIB. Akibatnya sejumlah truk angkutan batubara memarkirkan truknya di sepanjang bahu jalan, baik itu di lajur kanan dan kiri di wilayah Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Sridadi, dan Desa Tenam.
Iringan-iringan kendaraan, serta antrean truk angkutan batubara hingga menyebabkan kemacetan semakin parah pada wilayah tersebut.
Korlap Aksi Demo Nahrowi mengatakan aksi demo kali ini warga menginginkan Pemerintah Batanghari dan perusahaan tambang batubara segera menertibkan truk angkutan batubara, yang telah mengganggu aktivitas warga di sepanjang jalan lintas terkhusus di wilayah Kelurahan Sridadi.
“Kami menuntut ke perusahaan tambang, segera tertibkan angkutan batubara di wilayah Sridadi. Belum waktu jam operasional, mereka sudah diizinkan keluar dari tambang, akibatnya truk batubara memarkirkan kendaraannya di bahu jalan hingga menghambat aktivitas lalu lalang warga,” katanya.
Menurutnya tidak hanya itu, iringan-iringan kendaraan serta antrean truk angkutan batubara menyebabkan kemacetan juga sering menyebabkan kecelakaan.
Tampak hadir dalam aksi demo tersebut para anggota Dewan DPRD Batanghari, dan ikut turun menyampaikan orasinya di depan warga.
“Saya mendukung aksi yang dilakukan oleh warga, perjuangan ini harus berhasil, sudah banyak kerugian, saya secara pribadi tak sanggup melihat keadaan saat ini ‘macet’. Kami hanya bisa menyampaikan suara warga terkait angkutan batubara ini ke pihak perusahaan tambang dan pemerintah,” tutur anggota Dewan DPRD Batanghari M. Jaafar dari Fraksi Golkar dalam orasinya.
“Kami sudah sering sekali menyuarakan suara rakyat ini, tapi keputusan tidak ada di tangan DPR, kalau pun keputusan itu ada di tangan DPR, hari ini detik ini kami tanda tangani,” pungkasnya. (Kurniawan Gusti Nasution)
