Buru, TRIBRATA TV
LSM Forum Masyarakat Adat Buru Bersatu (Fomabb) menilai Pemerintah Kabupaten Buru membiarkan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Gunung Botak.
“Pemkab Buru membiarkan aktivitas sejumlah pengusaha ilegal rendaman dan tong beroperasi di Gunung Botak. Pemkab tidak melakukan tindakan apapun,” kata Ketua Fomabb, Hasan Jambrud Warhangan, Kamis (27/4/2023).
Menurutnya aktivitas PETI Gunung Botak, selama ini bisa berjalan lancar karena ada pembiaran yang dilakukan, sehingga para pemodal dan pengusaha ilegal mendonatori semua kegiatan rendaman dan tong.
Warhangan menuturkan terkait PETI di Gunung Botak, berbagai laporan telah diterima LSM Fomabb, namun hingga saat ini aktifitas ilegal mining masih berjalan lancar.
Pengusaha ilegal tersebut diketahui, bukanlah penduduk asli Buru dan tidak mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) warga Kabupaten Buru. “Mereka masuk dan mengatur tambang emas Gunung Botak dengan modal besar, yang didukung dan dibekingi cukong- cukong yang haus kelaparan,” kata Warhagan.
“Saya selaku Ketua Fomabb, menanyakan apa tugas Pemda Buru dan DPRD serta aparat penegak hukum (APH) terkait aktifitas PETI Gunung Botak? Mengapa ada aktifitas ilegal kok diam, tidak ada tindakan tegas untuk mengungkap dan menangkap donatur dan pengusahanya?,” tanyanya.
Padahal sudah jelas-jelas di Gunung Botak ada aktivitas rendaman dan tong yang mengunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk mengolah materil emas.
“Dimana ketegasan Pemda Buru, DPRD dan APH pada pengusaha ilegal dan mafia pemasok obat beracun B3,” kata Warhangan lagi.
Karenanya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Fomabb meminta dengan tegas kepada Pemda Buru, DPRD, Polres Buru, Pemprov Maluku, DPR Maluku dan Polda Maluku untuk segera menangkap seluruh pengusaha ilegal mining yang membiayai PETI Gunung Botak tanpa pandang bulu serta menutup tambang emas Gunung Botak. (Malik)
