Tapanuli Utara, TRIBRATA TV
Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Satika Simamora – Sarlandy Hutabarat menegaskan kalau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Utara (Taput) lemah dan tidak tegas dalam proses penyelenggaraan pemilu.
Ketidak tegasan ini dilihat dari banyaknya temuan pelanggaran pada pelaksanaan pesta demokrasi yang tidak dapat ditindaklanjuti baik itu Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) dan anggota KPPS.
Terlebih Bawaslu Kabupaten Taput yang disinyalir berpihak terhadap Paslon tertentu .
Meski banyak temuan dan pelanggaran pemilu yang sudah dilaporkan mulai dari pendaftaran calon, penetapan calon, dan proses kampanye hingga pemilihan langsung tanggal 27 November 2024 kemarin tidak ada satupun yang ditindaklanjuti.
“Pada hari ini, dengan tegas kami sebutkan, kita tidak permasalahkan menang ataupun kalah, namun kita hanya ingin agar masyarakat Taput tahu telah terjadi pembegalan demokrasi pada proses pilkada. Ketidaknetralan dan cawe-cawe Pj. Bupati dan Pj. Sekda serta Kapolres dan beberapa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai P3K, pihak Bawaslu, dan KPU yang berpihak kepada Paslon tertentu,”sebut Tim Kuasa Hukum paslon 01 Satika – Sarlandy, Ranto Sibarani, SH didampingi Dwi Ngai Sinaga, SH dan Sekretaris Umum Pemenangan, Jumat (29/11/2024).
Dikatakannya, bukti pelanggaran yang ditemukan harusnya dapat menguatkan agar Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan diskualifikasi terhadap paslon yang diketahui curang.
Beberapa bukti itu rekaman video saat pemilu di TPS tanggal 27 November 2027 dimana diketahui adanya kesengajaan penyelenggara pemilu menukar surat suara yang diduga sudah dicoblos lebih dulu.
Lalu video Pj. Bupati dan beberapa ASN senam bersama dengan salah satu calon bupati dimasa kampanye. Ada video di salah satu KPPS yang menunjukkan banyaknya surat suara pemilih dikatakan batal.
Tim juga mendapatkan data pengumpulan pegawai P3K di salah satu wisma yang dibrifing dan digiring agar memilih paslon tertentu yang bukan nomor urut 01 dan sejumlah bukti lain.
“Semua temuan ini buktinya sudah kami kumpulkan. Dan kami berharap Bawaslu Provinsi Sumut dapat memberikan sanksi tegas dan keras, dan Bawaslu juga memberikan diskualifikasi kepada Paslon yang melakukan pelanggaran – pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ada politik uang, ada menggerakkan ASN, dan ada ancaman-ancaman terhadap calon Paslon 01. Dan jelas-jelas ada intimidasi. Bahkan sampai hari ini tim hukum kami juga ada masih ditahan di Polres. Ada apa ini, “terang Ranto Sibarani.
Sementara Dwi Ngai Sinaga, menjelaskan sejak awal meragukan proses mulai tahapan awal pencalonan paslon 02 yang tidak sesuai fakta.
“Bukan tanpa alasan kami meminta ini untuk didiskualifikasi. Karena, ini sudah terstruktur, sistematis dan masif. Pertama, kami ragukan dari awal, mulai dari pencalonan. kita berbicara berdasarkan fakta dan hukum. Seharusnya dari awal KPU tidak meloloskan calon ini, “ujarnya.
Dia pun mengatakan, warga Taput pastilah bertanya kenapa baru saat ini keberatan.
“Jadi salah jika baru hari ini usai pilkada kami ajukan keberatan, namun dari dulu kita sudah ajukan keberatan, tetapi KPU tetap meloloskan calon ini, kenapa?,”terang Dwi Sinaga.
Kedua, sebut Dwi lagi, seharusnya pihak KPU menganulir ini. “Kita coba ajukan ke Bawaslu dan Bawaslu juga mengabaikan ini. Dari sekian laporan kita ke bawaslu hampir 30 laporan, yang dinyatakan ditindak lanjuti hanya tiga. Lebih ekstrimnya, ada tiga laporan kami, setelah pengaduan ketiga dengan pengaduan yang sama orang yang sama tapi kenapa laporan ketiga baru terpenuhi setelah kita ribut, “sebutnya.
Atas banyaknya temuan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan tim paslon nomor urut 02, tim kuasa hukum 01, akan membawa ke KPP, dan atas peristiwa itu pihak Bawaslu dinilai sudah berpihak. Dari sekian pengaduan, baik itu ASN, BPD, KPPS sudah diadukan dan tidak ditindaklanjuti.
Bawaslu ‘Masuk Angin”
Sekretaris umum tim pemenangan paslon 01, Dompak Hutasoit menguatkan fakta dan data yang mereka temukan, kalau pelaksanaan pilkada Taput telah terstruktur, sistematis dan masif.
Hal itu dibuktikan adanya petugas KPPS dapat mengganti surat suara.
“Berarti Bawaslu gagal dan masuk angin atau ada konspirasi melakukan ketidak jujuran di pilkada yang masif ini. Selain itu, pihak kepolisian Taput juga dinilai melakukan pembiaran saat kampanye Paslon nomor urut 1 di Pahae Jae, sehingga terjadi bentrok dan ada korban. Sehingga kami katakan ini sudah terstruktur. Bukan tanpa alasan kami melakukan ini. Bahwasanya pemilu di kabupaten Taput ini tidak fair dan tidak adil, “ungkapnya.
Disebut lagi, DPR RI juga pernah memanggil Pj. Bupati Taput saat rapat dengar pendapat di Senayan tentang ketidaknetralan Pj. Bupati di musim kampanye.
Pj. Bupati Taput saat itu disuruh agar bersikap netral dan dapat menjaga kekondusifan pelaksanaan Pilkada.
Dompak juga mengaku tim kuasa hukum Paslon 01, Satika – Sarlandy membuka pintu lebar-lebar bagi warga yang ada mendapatkan intimidasi ataupun temuan kecurangan dan pelanggaran pada proses pilkada tanggal 27 November 2024 lalu.
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
