Musi Rawas, TRIBRATA TV
Dewan Pimpinan Cabang Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Musi Rawas bersilaturahim ke Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas Jalan Trans Sumatera Lubuklinggau, Jogoboyo, Selasa (10/01/2023).
Bupati didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Ali Sadikin, Kaban Kesbangpol Dodi Iriawan, Kadis Kominfo Andi Lonk beserta segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.
Perwakilan DPC PJS Musi Rawas Lubuklinggau dan Muratara dipimpin Ketua DPC PJS, Sugeng Prayoga didampingi Wakil Ketua I, M Rifa’i, Wakil Ketua II, Tamrin, Sekretaris Suwito serta pengurus lainnya.
Bupati Hj Ratna Machmud mengucapkan selamat kepada Ketua DPC dan rombongan yabg telah hadir di Rudis Bupati.
Wilayah Musi Rawas Lubuklinggau dan Muratara itu sering dikenal dengan sebutan Silampari Raya. Bupati mengakui jika kabupaten ini bisa dikenal tak lepas peran wartawan dalam melakukan pemberitaan promosi kabupaten ini.
Menyinggung soal pemberitaan, Bupati yang dikenal ramah dan lugas itu menyatakan jika semua sudah diatur didalam kode etik jurnalis
“Harapan saya hadirnya PJS di Kabupaten Musi Rawas ini menjadi mitra bagi pemerintah untuk membangun dan memperkenalkan potensi yang ada di kabupaten kita ini,” ujarnya.
Sugeng Prayoga selaku Ketua DPC PJS menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud beserta segenap jajaran OPD pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
“Hadirnya PJS di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Muratara ini tak lain hanya sebagai wadah bagi jurnalis yang selama ini tidak bisa diakomodir oleh organisasi lainnya. Kami bergabung dalam PJS untuk berkomitmen menjadi wartawan yang kompeten dan siap bersinergi dengan pemerintah demi terwujudnya kemitraan yang baik antara pihak jurnalis dan pemerintah,” ujar Sugeng.
Sementara M Rifa’i berharap kedepannya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui bupati agar tidak lagi alergi atas pemberitaan wartawan terlebih kepada para pejabat.
Banyak berita yang ditayang tidak tuntas karena sulitnya wartawan menemui para Kadis atau pejabat yang berwenang. “Klarifikasi itu penting untuk perimbangan berita sehingga tidak ada penafsiran baru terhadap berita yang dimuat,” tegas Rifa’i.
Kita ketahui selama banyak pemberitaan yang ada awal tapi tidak ada akhir karena kesulitan untuk mengkonfirmasi yang berwenang. Padahal itu penting untuk klarifikasi agar publik tidak bertanya-tanya, tutup Rifa’i. (edrin/r)
