Sitaro, TRIBRATA TV
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus menunjukkan keseriusan dalam menata kembali infrastruktur pelayanan publik pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.
Salah satu langkah konkret terlihat dalam kunjungan lapangan ke titik lokasi relokasi Markas Komando (Mako) Polres Sitaro di wilayah Balirangen, Senin (26/01/2026).
Peninjauan ini dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Drs. Denny Kondoj, M.Si, bersama Wakapolres Sitaro Kompol Noldy Harimu, S.Pd.
Turut hadir dalam rombongan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Ir. Novia Tamaka, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Drs. Eddy S. Salindeho, M.Si, serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Sitaro.
Kunjungan lapangan ini untuk melihat secara langsung kondisi lahan yang direncanakan menjadi lokasi relokasi Mako Polres Sitaro, menyusul kerusakan berat pada lokasi lama akibat bencana banjir bandang dan material gunung.
Sekretaris Daerah Sitaro, Drs. Denny Kondoj, M.Si, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menangani dampak bencana yang memengaruhi berbagai fasilitas publik, termasuk gedung Polres Sitaro.
“Kami pemerintah daerah tentunya punya kewajiban untuk melakukan tindakan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang menimpa wilayah kita, termasuk lahan dan bangunan Polres Sitaro,” ujar Denny Kondoj.
Ia menjelaskan berdasarkan hasil peninjauan Mabes Polri dan Polda Sulawesi Utara, lokasi Polres lama sudah tidak diperkenankan lagi untuk aktivitas perkantoran karena tertimbun material bencana.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Sitaro telah melakukan diskusi intensif dengan tim penanganan bencana untuk menyiapkan lahan relokasi yang aman dan representatif.
Denny mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menawarkan beberapa opsi lokasi relokasi, yakni di Balirangen, Pelabuhan Umum Sawang, serta kawasan Sentra IKM.
“Pelabuhan Sawang bahkan sudah kami mohonkan ke Kementerian Perhubungan karena tidak lagi difungsikan, agar bisa kita dayagunakan,” jelasnya.
Namun, dari tiga opsi tersebut, Balirangen dinilai paling sesuai dan mendapatkan rekomendasi dari Mabes Polri serta Polda Sulawesi Utara.
Salah satu keunggulan Balirangen, menurut Sekda, adalah status lahan yang merupakan sertifikat hak milik pemerintah daerah, sehingga memudahkan dari sisi administrasi.
Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada, terutama kondisi kontur lahan Balirangen yang masih berbukit dan memerlukan pematangan lahan.
“Pematangan lahan ini tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga perlu kami rapatkan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan pimpinan daerah,” katanya.
Sekda menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait penganggaran karena seluruh aspek masih harus dikaji secara matang.
Terkait akses jalan menuju lokasi, Pemkab Sitaro memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung akan menjadi prioritas utama.
“Tidak mungkin Polres, Kodim, atau Rumah Sakit berdiri tanpa akses jalan yang memadai. Akses ini nantinya langsung terhubung ke bandara,” terang Denny.
Bahkan, pemerintah daerah berencana mengusulkan agar akses tersebut menjadi jalan provinsi, dan ke depan dapat ditingkatkan menjadi jalan nasional.
Di sisi lain, Polres Sitaro juga menyampaikan pertimbangan terkait jarak lokasi Balirangen dengan pusat kota, mengingat tugas kepolisian banyak berfokus pada pengamanan pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat.
Menanggapi hal itu, Sekda menjelaskan bahwa kondisi geografis Sitaro yang didominasi wilayah laut serta daratan yang berbukit dan terbatas menjadi tantangan tersendiri.
“Bukan berarti kita mengabaikan pelayanan cepat kepada masyarakat, tetapi kita memang memiliki keterbatasan lahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan peluang reklamasi masih terbuka sepanjang mendapat izin dan memenuhi dokumen lingkungan hidup yang dipersyaratkan.
Denny optimistis bahwa meskipun kantor Polres nantinya berada di kawasan Balirangen, pelayanan kepada masyarakat tetap bisa dimaksimalkan.
Hingga peninjauan terakhir, pihak Polres Sitaro disebut sudah tidak lagi menyinggung opsi Pelabuhan Sawang dan mulai fokus pada Balirangen.
Hal ini dinilai sebagai sinyal kuat adanya kesamaan pandangan antara pemerintah daerah dan institusi kepolisian.
Kapolres Sitaro AKBP Iwan Permadi, SE, melalui Wakapolres Kompol Noldy Harimu, S.Pd, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Polri.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolri dan Kapolda Sulawesi Utara yang telah memberi perhatian dan arahan dalam penanganan ini,” ungkap Kompol Noldy.
Ia menegaskan bahwa Polres Sitaro siap menjalankan setiap perintah dan petunjuk pimpinan demi terwujudnya Mako Polres yang aman, representatif, dan mampu mendukung pelayanan terbaik bagi masyarakat Sitaro. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
