Ambon, TRIBRATA TV
Untuk mencegah potensi konflik di masa depan, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menggelar audience bersama perangkat desa dari Desa Hunut, Hitu, Waiheru dan Hitu Lama.
Hadir pada kegiatan ini, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni didampingi Karo OPS Kombes Pol Ronald Reflie Rumondor, Dir Binmas Kombes Pol Hujrah Soumena,Dansat Brimob, Kombes Pol Irfan S.P. Marpaung, Dir Karimun, Kombes Pol Rositah Umasugi, serta Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease Kombes Pol Dr. Yoga Putra Prima Setya. Sementara dari pihak masyarakat, hadir perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pemuda dari keempat negeri yang berlangsung di lantai dua ruang rapat PJU Mapolda Maluku pada Kamis, (21/08/2025).
Dalam kesempatan itu, Wakapolda menyampaikan belasungkawa sekaligus keprihatinannya. Ia juga menegaskan persoalan harus diselesaikan dengan kepala dingin, serta mengedepankan musyawarah, dan menghindari emosi.
Sementara, Raja Hitu Lama, S. Pelu menyampaikan permintaan maaf mewakili warganya. Ia mengatakan pihaknya bersama tokoh adat dan tokoh agama telah bermusyawarah untuk mencari jalan terbaik bagi rumah yang terbakar, serta mengimbau agar persoalan pribadi tidak dikaitkan dengan kelompok atau desa.
Sedang Raja Hitu Mesing, H. Ali Slamet, menegaskan insiden kemarin bukanlah perintah dari pihak mana pun, melainkan spontanitas masyarakat. Ia berkomitmen ikut membangun komunikasi yang baik antar-pimpinan negeri demi mencegah masalah serupa terulang.
Dari pihak Desa Hunut, Kepala Desa Yondri Kappuw menegaskan kesiapannya menjamin warganya apabila benar ada yang terlibat dalam peristiwa penikaman. Ia juga menyesalkan adanya provokasi di lapangan yang memicu emosi massa. Warga Hunut secara khusus meminta kepolisian mengusut tuntas pelaku penikaman dan pembakaran, menambah personel keamanan, serta mengaktifkan kembali pos penjagaan demi menjamin rasa aman bagi masyarakat, terutama pengungsi yang ingin kembali.
Bukan saja itu, perwakilan korban, Ketua RT Arter Pattipeiluhu menambahkan rumah warga yang terbakar sebanyak 19 unit, perlu mendapat perhatian pemerintah untuk diganti beserta isinya.
Dari Desa Waiheru, Kepala Desa Usman Ely menyampaikan keresahan warganya dan meminta agar pos keamanan tetap ditempatkan di lokasi rawan. Hal serupa disampaikan perwakilan pemuda Waiheru, Ibrahim Seknum yang menekankan perlunya pengawasan di sekitar sekolah, khususnya SMK Negeri 3, untuk mencegah konflik antarpelajar yang bisa meluas.
Dalam audiensi ini, seluruh pihak sepakat untuk mengedepankan dialog, memperkuat komunikasi antar-negeri, serta bekerja sama dengan kepolisian dan pihak sekolah untuk mencegah potensi konflik di masa depan. Mereka juga meminta Polda Maluku menindak tegas segala bentuk provokasi maupun penyebaran hoaks di media sosial.
Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memperkuat pengamanan di wilayah rawan, serta terus mendorong penyelesaian masalah dengan cara damai dan musyawarah. (Gledis)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
