Medan, TRIBRATA TV
Abeng warga Medan diduga “sulap” kawasan hutan lindung konservasi menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 1.248 hektar di wilayah Desa Sei Mina Jaya, Km 72 Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar Kiri, Provinsi Riau.
Pemilik perkebunan kelapa sawit yang berada diatas lahan konservasi itu bernama Abeng warga Medan, kendati alamatnya masih dirahasiakan media ini.
Menurut keterangan tertulis yang diterima TRIBRATA TV, yang dikirim oleh inisial F diatas materai, F adalah kepala kebun kelapa sawit milik Abeng. Menurutnya perkebunan itu mengatasnamakan “Kelompok Tani Kuran Makmur” disebut-sebut kelompok tani itu hanya sebagai “tameng” untuk melindungi dan mengelabui petugas jika ada yang turun ke lokasi perkebunan tersebut.
“Petugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau terkesan membiarkan tindakan Abeng mengalihfungsikan kawasan hutan lindung menjadi perkebunan sawit seluas 1 248 hektar,”ungkapnya kepada TRIBRATA TV.
Masih keterangan F, bahwa Abeng telah membangun rumah karyawan di dalam kawasan hutan lindung tersebut, meskipun aparat yang berwenang di Provinsi Riau sudah mengetahui aktivitas alih fungsi kawasan hutan lindung itu, namun oknum aparat terkesan “membiarkan” perbuatan tindak pidana itu terjadi di dalam kawasan hutan lindung,”ungkap F, Sabtu (17/10/2020).
Masih kata F, selama ini perkebunan kelapa sawit milik Abeng itu memakai bendera koperasi tani “Kuran Makmur” sebagai tameng perusahaan di lapangan untuk melindungi dan mengelabui petugas yang datang ke lokasi perkebunan tersebut.
“Sepengetahuan saya, perkebunan kepala sawit milik Abeng ini belum memiliki izin dari Pemerintah, karena perkebunan kelapa sawit ini berada di dalam kawasan hutan lindung (konservasi) milik negara, yang di dalamnya masih terdapat kawanan gajah yang dilindungi berjumlah 25 ekor. Aparat pernah melepas 2 ekor gajah di perkebunan sawit milik Abeng tersebut, sehingga jumlah gajah sekarang 23 ekor ditambah 2 ekor yang dilepas aparat“, terang F.
Abeng, ketika dikonfirmasi via WhatsApp dan pesan singkat terkait perizinan Kelompok Tani “KURAN MAKMUR” tersebut, hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan dan terkesan bungkam seribu bahasa.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Drs Mamun Murod, ketika dikonfirmasi TRIBRATA TV via WhatsApp terkait hal tersebut sedikit merespon, kendati hanya menjawab singkat dan menanyakan apakah ada peta dengan koordinatnya, selanjutnya media ini menyanggupi permintaannya
”Ada peta dengan koordinatnya?”, tulis Murod, Rabu 14/10/2020. (Bonni T Manullang)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
